JAKARTA – Serangan hacker dengan nama alias Bjorka menjadi pembahasan tersendiri dalam rapat antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).
Rapat itu juga menyimpulkan ada kebocoran data di instansi pemerintah, namun pemerintah menampik data yang bocor merupakan data rahasia.
“Di rapat dibicarakan memang ada data-data yang beredar oleh salah satunya Bjorka. tetapi setelah ditelaah sementara, data-data yang umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang terupdate,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate di kompleks istana presiden.
Ia menyampaikan, Pemerintah Indonesia akan segera merespons dugaan serangan-serangan digital itu. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pembentukan tim respons darurat.
Ia mengatakan, tim tersebut terdiri atas Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kemenkominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Tim itu akan melakukan asesmen-asesmen terhadap serangan yang ada.
“Perlu ada emergency response team terkait menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia, dan untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia tak menjelaskan kapan tim akan mulai bekerja. Jhonny pun tak menjawab saat ditanya mengenai tugas dan fungsi tim tersebut.
Ia memilih meninggalkan wartawan saat hujan pertanyaan dilancarkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga memilih meninggalkan lokasi wawancara.
Kebocoran data pribadi penduduk sebetulnya sudah menjadi ‘kekesalan’ penduduk Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Namun, dugaan kebocoran data pribadi penduduk itu (seperti di BPJS Kesehatan, registrasi SIM card, hingga KPU), selama ini dikritik tak diseriusi pemerintah.
Karena itu pula masyarakat sipil mendorong pengesahan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, setelah data pribadi sejumlah menteri Jokowi dan pejabat lain dibocorkan peretas dengan nama alias Bjorka, pemerintah dan instrumennya menyatakan akan menyikapi dengan serius.
Bantahan Istana
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono kembali membantah kabar surat-surat Presiden Joko Widodo dibobol peretas Bjorka.
Heru memastikan data di Istana aman. Menurutnya, kalaupun hacker bisa meretas, data rahasia diklaim masih aman. “Kalaupun bisa, itu pun yang bisa masuk di daftar isi saja,” katanya, Senin (12/9).
Sebelumnya, hacker bernama Bjorka mengklaim membobol data sejumlah instansi pemerintah. Ia juga menjual data hasil pembobolan tersebut ke forum peretas.
Salah satu data yang diklaim bobol adalah surat dari BIN ke Presiden Jokowi. Bjorka menyebut dokumen-dokumen tersebut rahasia.
“Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” ucap Bjorka di situs situsbreached.to, Jumat (9/9).
Sebelum aksinya ini, ia yang bergabung dengan BreachForums sejak 9 Agustus 2022 itu, sudah membocorkan data IndiHome, Tokopedia, registrasi SIM card, hingga KPU.
Mabes Polri juga merespons aksi peretasan data yang dilakukan Bjorka. Namun, polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang dirugikan, sebelum menyelidiki insiden dugaan kebocoran data tersebut.
“Polri masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan,”kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Senin (12/9). web
