JAKARTA – Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian meminta masyarakat tenang, soal serangan hacker Bjorka yang meretas sejumlah situs pemerintah.
Ia mengatakan, tidak ada sistem elektronik yang terganggu hingga saat ini. Namun, ia tak menjawab saat ditanya mengenai kebocoran data.
“Makanya, masyarakat kita harapkan tenang saja, tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).
Ia tak menjelaskan maksud pernyataan tersebut, dan tak bisa menjelaskan keterkaitan antara keamanan sistem elektronik dengan data yang dibobol Bjorka. “Wah, itu lebih susah lagi jelasinnya,” ujarnya.
Hinsa pun memilih tak menjawab pertanyaan wartawan lagi. Ia hanya berjanji akan menjelaskannya di masa mendatang.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ada kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini. Hal ini ia sampaikan setelah mendapatkan laporan dari pihak BSSN, dan hasil analisis dari Deputi VII Kemenko Polhukam.
“Soal bocornya data negara, saya pastikan itu memang terjadi. Saya dapat laporannya dari BSSN dan analisis Deputi VII saya. Terjadi di sini, di sini, di sini,” kata Mahfud saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (12/9).
Mahfud mengklaim, pelbagai data negara yang bocor ke publik itu bukan tergolong dokumen dengan klasifikasi rahasia. Sebab, data-data itu bisa diambil dari berbagai sumber terbuka, dan kebetulan isinya sama.
“Jadi belum ada yang membahayakan. Dari isu-isu yang muncul di koran kan cuma itu-itu aja. Enggak ada yang rahasia negara yang beredar itu. Sehingga, itu bisa saja kebetulan sama dan bukan rahasia juga, barangkali dokumen biasa yang terbuka. Tapi itu memang terjadi. Misalnya di dukcapil ada atau di beberapa tempat,” katanya.
Sementara, anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak audit keamanan data terhadap semua kementerian dan lembaga negara, buntut rentetan kebocoran data yang diungkap akun anonim yang mengaku hacker Bjorka.
Ia menilai, data-data di Indonesia kini sudah bukan saja disebut bocor, melainkan jebol.
“Sekarang data-data ini bukan lagi bocor, tapi sudah jebol. Bobol semua sehingga mendesak dilakukan audit security atas semua penyimpanan data di kementerian/lembaga,” katanya lewat pesan singkat seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (12/9).
Politikus PKS ini juga mendorong segera pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Menurutnya, pengesahan RUU PDP akan memberi aturan jelas terkait perlindungan data di Indonesia, termasuk sanksi dan kewajiban.
Ia juga berharap, RUU PDP membuat tata kelola data nasional lebih baik, aman, dan pengelola data lebih hati-hati.
“Dengan disahkannya RUU PDP, akan ada kejelasan aturan main bagi pengelola data, termasuk kewajiban dan sanksinya serta juga hak subyek data,” katanya.
Anggota fraksi Golkar di Komisi I Christina Aryani mengakui, keamanan data di Indonesia saat ini sangat rentan. Menurutnya, kebocoran data bukan sekali dua kali, namun sudah teramat sering.
Aryani mengaku, pihaknya telah mendorong peta keamanan siber yang jelas, karena akan membantu perlindungan siber di Indonesia.
“Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut,” katanya. web
