Rabu, Juli 2, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

PR “Kemiskinan” yang Tak kunjung Selesai

by matabanua
8 September 2022
in Opini
0
D:\Data\2022\September 2022\0909\8\8\88\Baiq Lidia Astuti.jpg
Baiq Lidia Astuti S.Pd (Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan)

Tepat 14 agustus 2022 bulan lalu kalsel genap berusia 72 tahun. Nyatanya kalsel belum juga bebas dari belenggu kemiskinan. Angka kemiskinan di Kalsel masih cenderung tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Apalagi ada goncangan Covid 19 yang lalu.

Meminjam data BPS per maret 2022, 195,70 ribu warga kalsel berada di garis kemiskinan.Meski program penanggulangan kemiskinan gencar dilakukan, ternyata belum mampu menekan kemiskinan.

Artikel Lainnya

D:\2025\Juli 2025\2 Juli 2025\8\8\master opini.jpg

Transformasi Polri dan Filosofi Kaizen

1 Juli 2025
Beras 5 Kg Tak Sesuai Takaran

Polri dan Nilai Ekonomi Keamanan

1 Juli 2025
Load More

Masalah kesenjangan sosial masih banyak ditemukan di lapangan pada masyarakat yang tergolong miskin, terutama masalah kesehatan dan pendidikan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor menyebutkan untuk kemiskinan makro di Kalsel cenderung 4,49 persen atau urutan kedua terbawah dari 37 Provinsi se Indonesia. Target pemerintah untuk me Nol kan kemiskinan rasanya terdengar mustahil.

Pemerintah daerah mengupayakan penurunan angka kemiskinan terutama untuk kemiskinan ekstrim. Faktanya, pemerintah pusat malah akan memperparah angka kemiskinan ini karena kenaikan BBM yang akan semakin memiskinkan masyarakat tentunya.

Masalah kemiskinan menjadi momok pada negara-negara penganut sistem Kapitalisme, termasuk Indonesia. Hal ini karena dalam ekonomi Kapitalisme mereka lebih mengutamakan produksi, tanpa peduli pada sistem distribusinya. Sehingga, terciptalah kemiskinan pada sebagian besar masyarakatnya.

Jadi, tujuan kapitalisme tidak sekadar memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga untuk memuaskan nafsu manusia yang tidak pernah puas. Karena nafsu manusia yang tidak dilandasi dengan moralitas dan keimanan menjadikan seseorang serakah dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Lalu sistem kapitalisme digerakkan secara dominan oleh ekonomi berbasis sektor keuangan yang penuh spekulatif, bukan diarahkan ke sektor riil yang produktif.

Dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia rakyat sering kali mengalami kemiskinan, kelaparan bahkan kekerasan. Semua ini terjadi akibat pembangunan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat. Kekayaan yang dimiliki Indonesia seperti pertanian yang subur, laut yang melimpah dan kekayaan hutan, ternyata hanya untuk kepentingan kapitalis dan investor asing. Lalu bagaimana mungkin angka kemiskinan akan turun?

Sungguh, ini sangat jauh berbeda dengan sistem islam, negara harusnya memberikan kesejahteraan sebagaimana islam memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat dengan melakukan langkah berikut:

Pertama, mengembalikan status kepemilikan SDA sebagai harta milik umum. Negara hanya bertindak sebagai pengelola yang diberi mandat rakyat agar dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Hasil pengelolaan tersebut dikembalikan kepada rakyat dengan distribusi merata dengan harga murah.

Kedua, negara menjamin kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan melalui dua mekanisme, yaitu langsung dan tidak langsung. Mekanisme langsung yang dimaksud ialah pelayanan jasa berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara wajib memberikan pelayanan tersebut secara gratis. Negara wajib menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan demi keberlangsungan tiga layanan tersebut secara optimal.

Adapun mekanisme tidak langsung ialah negara menjamin tiga kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan dengan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut. Semisal, membuka lapangan kerja, pemberian negara seperti tanah, memberi modal usaha, kemudahan akses seperti administrasi sederhana, harga rumah dan pangan murah, dan sebagainya.

Penerapan politik ekonomi Islam telah memberikan contoh nyata kesejahteraan sepanjang sejarah. Negara menerapkan politik ekonomi Islam melalui mekanisme dan kebijakan APBN untuk menjamin kesejahteraan umat manusia, baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok individu maupun kebutuhan pokok masyarakat.

Sungguh semua itu bukanlah sekedar romantika sejarah, kesejahteraan benar benar akan kita rasakan kembali ketika kita kembali berhukum dengan hukum Allah, menggunakan aturan islam sebagai aturan kehidupan kita dalam bernegara. Wallahu A’lam

 

 

Tags: Ariadi NoorBaiq Lidia AstutiKemiskinanKepala Bappeda Provinsi KalselPemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan
ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA