BANJARMASIN – Berdasarkan laporan dari PT Pos Indonesia dan Bank Penyalur, Keluarga Penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Kalimantan Selatan tahap II berkurang dari tahap I tahun 2022.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada Dinas Sosial Provinsi Kalsel, H Achmadi, SSos, di Banjarmasin, Kamis mengakui bahwa penerima manfaat PKH di Kalsel tahap II berkurang sebanyak 3.646 KPM.
Madi (sapaan akrabnya) menyebutkan pada tahap I penerima manfaat PKH di Kalsel mencapai 99.066 KPM dengan pagu anggaran Rp69,276 miliar, sedangkan pada tahap II hanya 95.420 KPM dengan pagu anggaran Rp68,180 miliar.
Berkurangnya penerima manfaat PKH di Kalsel itu, kata Madi, ada beberapa sebab antara lain meninggal dunia, pindah tempat dan ada juga yang telah menjadi keluarga sejahtera sehingga PKH tidak lagi diberikan.
Dia menjelaskan, ada sejumlah katagori bantuan sosal bagi masyarakat penerima manfaat antara lain untuk bantuan ibu hamil, anak usia dini, bantuan SD, SMP, SMA, bantuan lanjut usia (Lansia) dan bantuan disabilitas.
Secara rinci, Madi menyebutkan bantuan sosial bagi penerima manfaat PKH di Kalsel tersebut di Kabupaten Balangan untuk tahap II sebanyak 3.628 KPM atau berkurang 61 KPM dengan total anggaran Rp2,673 miliar.
Kabupaten Banjar sebanyak 9.940 KPM atau berkurang 216 KPM dengan pagu anggaran Rp6,805 miliar, Kabupaten Barito Kuala (Batola) sebanyak 8.938 KPM atau berkurang 245 KPM dengan pagu anggaran Rp6,089 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebanyak 8.425 KPM atau berkurang 316 KPM dengan pagu anggaran Rp5,647 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) 10.431 PKM atau berkurang 228 KPM dengan pagu anggaran Rp7,270 miliar.
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HST) 10.031 KPM atau berkurang 251 dengan pagu anggaran Rp7,445 miliar, Kota Banjarbaru 4.015 KPM atau berkurang 198 KPM dengan pagu anggaran Rp2,894 miliar.
Kota Banjarmasin yang terbesar sebanyak 15.526 KPM atau berkurang 564 KPM dengan pagu anggaran Rp11,323 miliar, Kabupaten Kotabaru 5.318 KPM atau berkurang 286 KPM dengan pagu anggaran Rp4,274 miliar.
Kabupaten Tabalong sebanyak 5.138 KPM atau berkurang 574 KPM dengan pagu anggaran Rp3,715 miliar, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sebanyak 5.171 KPM atau berkurang 339 KPM dengan pagu anggaran Rp3,805 miliar.
Kemudian, Kabupaten Tanah Laut (Tala) sebanyak 5.614 KPM atau berkurang 275 KPM dengan pagu anggaran Rp3,875 miliar dan Kabupaten Tapin 3.494 KPM atau berkurang 93 KPM dengan pagu anggaran Rp2,630 miliar. ani