BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan kembali “ Digoyang” aksi unjuk rasa mahasiswa menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Aksi unjuk rasa pertama dilakukan oleh mahasiswa yang mengatas namanakan Organisasi Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) yang di Koordinatori oleh Iqbal Hambali pada hari Rabu (7/9) pukul 10.00 Wita.
Kemudian aski unjukrasa ke dua dilakukan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalsel-Tengah pada hari yang sama pukul 15.00 Wita.
Kedatangan para mahasiswa tersebut sama yakni menentang dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.Iqbal Hambalimenyampaikan bahwa aksi mereka menuju gedung DPRD Kalsel membawa tiga tuntutan terkait dengan kenikan BBM.
“Kami ingin menyampaikan tiga tuntutan, pertama turunkan harga BBM, kedua alihkan subsidi dari komunitas ke perorangan dan ketiga penyaluran subsidi tepat sasaran,” ujar Iqbal yang juga duduk lesehan di jalan beraspal di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin tidak jauh dari gedung DPRD Kalsel.
Begitu juga, HMI Kalsel-Teng yang di Ketuai oleh Abdul Halim menyampaikan tuntutan yang sama menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan Reformasi Polri.
Dalam aksinya LSISK langsung ditemui beberapa anggota DPRD Kalsel diantaranya Rosehan NB (PDIP) yang didampingi anggota Muhammad Yani (Golkar) dan Habib Musa (PKB) mengatakan, aspirasi yang mereka sampaikan disambut baik, dimana mereka menyuarakan keinginan masyarakat. Dan DPRD Provinsi Kalsel menerima tuntutan serta sependapat apa yang disampaikan.
“ Dan rencananya mereka yang menyuarakan aspirasi tersebut akan diundang tanggal 12 September 2022 mendatang ke gedung DPRD Kalsel untuk menyamakan keseragaman dan disepakati agar secara resmi dikirimkan ke pemerintah pusat,”ujar Rosehan.
Sementara, Anggota DPRD Kalsel H Gusti Abidinsyah menegaskan bahwa Partai Demokrat dari tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten/kota se Indonesia secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diluncurkan oleh pemerintah pusat pada per 3 September 2022 kemarin.
“ Saya anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Demokrat yang peintah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sampaid arah penghabisan,”tegasnya.
Alasan menolak sederhana saja kalau ada kenaiakan BBM bersubsidi ini, pasti diiringi kenaikan transportasi, sembako . Sedangkan titik yang diperlukan di masyarakat yaitu sejahtera masyarakat,sedangkan negara ini baru pulih dari pandemi.
“ Kami berusaha kepada pemerintah untuk kembalikan harga BBM itu, kalaupun tidak bisa pun harus direvisi kembali jangan sampai sepihak oleh pemerintah saja,” ujarnya.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan oleh pemerintah sebelum kenaikan BBM bersubsidi ini.” Kami banyak menerima data bantuan ini yang perlu di update kembali, karena banyak orang yang sudah mampu tetap dapat, sementara yang belum mampu malah tidak dapat,”jelasnya.
Sebenarnya, BLT ini tidak mungkin berjangka lama kemungkinan hanya beberapa bulan saja sesuai kemampuan pemerintah saja.rds
