BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyampaikan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel Perubahan Tahun Anggaran 2022, yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta prioritaskan anggaran yang sifatnya rutin, wajib, dan memenuhi pelayanan dasar, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel dalam rapat paripurna di DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua Dewan H Supian HK.
Gubernur menjelaskan, proses penyusunan APBD Kalsel Perubahan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan Kebijakan Umum APBD, serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kalsel Tahun Anggaran 2022.
Ia menjelaskan, struktur atau postur APBD yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2022, yaitu pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp 7,494 triliun naik sebesar Rp1,2 triliun atau 19 persen dari Target Pendapatan pada APBD Murni sebesar Rp6,278 triliun.
Kemudian, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 7,765 triliun, naik sebesar Rp 1,5 triliun atau 24 persen dari Belanja Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni sebesar Rp6,2 triliun. Pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 424,8 miliar, naik sebesar Rp 374,8 miliar atau 750 persen dari penerimaan pembiayaan yang dianggarkan pada APBD Murni sebesar Rp50 miliar.
Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 153,6 miliar, naik sebesar Rp 68,6 miliar atau 81 persen dari pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan pada APBD Murni sebesar Rp 85 miliar.
“Kita harapkan, perubahan APBD Tahun 2022 ini dapat meningkatkan kualitas serta efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya di Rumah Banjar, Rabu (7/9).
Paman Birin –sapaan akrabnya– menambahkan, komposisi perubahan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2022, yaitu permasalahan kesehatan dan sosial bisa ditangani dengan baik dan peningkatan layanan kesehatan. Demikian pula penekanan dampak sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran secara maksimal serta berkelanjutan.
“Perubahan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2022 ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan pembangunan di Kalsel,” pungkasnya. rds
