BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan, menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Aksi unjuk rasa di siang hari tersebut, dijaga ketat aparat kepolisian setempat dan dihadiri Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Gusti Abidinsyah, dan Anggota Komisi II DPRD Kalsel Noor Fajri.
Kedua wakil rakyat tersebut diajak duduk secara lesehan di jalan beraspal, di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, tidak jauh dari Rumah Banjar.
Dalam orasinya, Ketua PKC PMII Kalsel Khoirul Umam mengatakan, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kami mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM,” ujarnya di depan Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Gusti Abidinsyah dan Anggota Komisi II DPRD Kalsel Noor Fajri, Selasa (6/9) sore.
Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, meminta sikap Pemprov dan DPRD Kalsel untuk ikut menolak kenaikan harga BBM dan membuka ruang diskusi seluas-seluasnya dalam rangka penyerapan aspirasi publik.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Gusti Abidinsyah menegaskan, secara pribadi ia menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Nanti kita akan mengundang perwakilan PMII serta lainnya dengan DPRD Kalsel, atas usulan mereka terkait kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Nanti akan kita coba bagaimana teknisnya untuk memutuskan bersama-sama menurunkan harga BBM bersubsidi tersebut,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, terkait bantuan langsung tunai (BLT) masih banyak yang tidak tepat sasaran. Orang yang tidak mampu belum dapat, sedangkan orang yang mampu malah dapat.
Menurutnya, BLT tidak selamanya dibagikan kalau tidak bermasalah. Sementara kebutuhan ekonomi dan lainnya terus berjalan di masyarakat. “Paling tidak kenaikan BBM itu ditinjau kembalilah,” katanya.
Ia mengungkapkan, sebenarnya masih ada yang perlu direvisi terkait data penerima BLT, karena pihaknya banyak menerima masukan masyarakat yang tidak dapat bantuan BLT tersebut. rds
