BANJARMASIN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan bersinergi dalam mengoptimalkan program KB, guna mempercepat penurunan angka stunting.
Hal itu terungkap saat Pencanangan Pelayanan KB bersama Mitra Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), TNI dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Hotel Galaxy Banjarmasin, Selasa (6/9).
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor melalui Sekdaprov setempat, Roy Rizali Anwar membuka kegiatan yang dihadiri Kepala BKKBN RI, dr Hasto Wardoyo selaku keynote speaker.
Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel) itu dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdaprov, Roy Rizali Anwar menekankan upaya percepatan penanganan stunting di Kalsel. Saat ini angka stunting di Kalsel berdasarkan data SSGI tahun 2021 yakni sebesar 30 persen.
Salah satu upaya intervensi yang perlu dilakukan, kata Paman Birin, melalui optimalisasi program KB. “Program KB yang berfokus pada kesehatan reproduksi perempuan, tentu harus didukung laki-laki agar berhasil,” pesan Paman Birin.
Paman Birin juga berharap kemitraan terhadap program KB ini dapat terlaksana secara optimal agar target angka stunting 14 persen tahun 2024 bisa tercapai.
“Melalui kemitraan ini, TNI dan IBI yang bergerak di desa-desa dapat melakukan program kerja strategis dengan melakukan pendekatan yang baik agar masyarakat mau berpartisipasi,” pesan Paman Birin.
Sekdaprov Kalsel, Roy usai meninjau mobil pelayanan KB, membeberkan SSGI akan kembali melakukan pendataan angka stunting pada rentang September – Oktober. “Diharapkan angka real-nya di Kalsel bisa turun,” ucap Roy.
Hal itu mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel seperti pemberian makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil serta sosialisasi pencegahan stunting.
Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo didampingi Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kalsel, Ramlan menyebutkan tingkat penggunaan KB di Kalsel sebenarnya terbilang bagus.
“Angka pasangan usia subur (PUS) di Kalsel yang menggunakan KB sekitar 68 persen,” bebernya seraya menyebutkan angka penggunaan KB secara nasional hanya sekitar 57 persen.
Namun demikian, katanya, perluasan akses pelayanan KB tetap penting dilakukan secara berkelanjutan.
Menurut dia, bagaimanapun fasilitasi program KB bertujuan menekan angka pertumbuhan penduduk dan menjaga jarak kelahiran anak tidak kurang dari tiga tahun, guna menghindari risiko stunting. vio/adpim/ani
