JAKARTA – Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan sebanyak 73,2 persen masyarakat menolak kebijakan pemerintah yang menerapkan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina.
Berdasarkan survei, hanya 21,3 persen responden mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Sementara 5,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Mayoritas atau sekitar 73 persen tidak setuju kebijakan pemerintah yang menerapkan pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis hasil survei secara daring.
Adapun kebijakan menggunakan aplikasi MyPertamina ini sudah berlaku sejak 1 Juli. Seluruh pengguna Pertalite dan Solar yang merasa berhak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut bisa mendaftarkan kendaraannya.
Nantinya, aplikasi ini akan terhubung dengan data Polri usai harga BBM naik. Rencana sinkronisas tersebut bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran.
Hasil survei juga menunjukkan bawa sebanyak 77,2 persen responden menolak kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Kebijakan ini sebelumnya diterapkan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat secara tepat sasaran.
Survei LSI dilakukan pada 13-21 Agustus 2022 terhadap 1.220 responden representatif yang mewakili populasi pemilih secara nasional.
Survei menggunakan metodologi multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Selain itu, survei juga menyebutkan, mayoritas masyarakat tidak setuju dengan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.
Menurut dia, sebanyak 58,7 persen responden yang disurvei menolak kenaikan harga BBM meskipun demi mengurangi beban APBN.
“Lagi-lagi hampir 60 persen masyarakat menyatakan sebaiknya BBM nggak usah dinaikkan, walaupun itu menambah utang, jadi kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan populer saya kira,” kata Djayadi.
Djayadi mengatakan, dari responden yang disurvei, hanya 26,5 persen setuju harga BBM dinaikkan. Alasan mereka setuju yakni supaya mengurangi beban APBN dan tidak menambah beban utang.
Karena itu, Djayadi menilai kebijakan menaikkan BBM oleh pemerintah yang diberlakukan mulai Sabtu lalu sebagai kebijakan yang tidak populer. Dia memprediksi kebijakan ini akan memiliki efek negatif terhadap kepuasan kinerja presiden.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan aplikasi MyPertamina akan terhubung dengan data Polri usai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik. Rencana sinkronisasi agar subsidi BBM tepat sasaran.
Erick mengakui implementasi MyPertamina hingga kini belum maksimal. Namun, ia yakin aplikasi tersebut bakal membantu penyaluran subsidi tepat sasaran setelah sinkronisasi sempurna. rep/mb06
