JAKARTA – Organisasi Angkutan Darat (Organda) memastikan tarif angkutan umum akan naik usai pemerintah kenaikan harga BBM jenis pertalite, solar subsidi, dan pertamax.
“Tentunya kenaikan harga BBM sangat berpengaruh bagi operator transportasi dan segera akan dilakukan penyesuaian tarif bagi yang tarifnya tidak diatur pemerintah,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda drianto Djokosoetono.
Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menaikkan tarif dasar untuk ongkos transportasi umum yang diatur oleh pemerintah.
“Organda berharap bagi segmen layanan yang tarifnya diatur oleh pemerintah dapat segera juga dilakukan penyesuaiannya,” ujar Adrianto.
Menurutnya, tarif dasar transportasi yang diatur pemerintah adalah untuk taksi konvensional, taksi online, dan ojek online diatur oleh pemerintah.
Pemerintah yang dimaksud, seperti Kemenhub, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. “Bergantung daerah operasionalnya. Ada yang di Kemenhub, pemda, pemprov, kota, dan kabupaten,” jelas Adrianto.
Hal yang sama juga akan terjadi pada tarif tiket kapal atau layanan penyeberangan jalur laut ikut terkerek setelah pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin menuturkan dampak dari kenaikan harga itu tak bisa dihindari. Pasalnya, komponen BBM cukup berkontribusi besar terhadap biaya operasional.
“Tentunya kenaikan harga BBM akan berdampak pada layanan penyeberangan, termasuk yang dikelola ASDP. Komponen BBM berkontribusi sekitar 40-50 persen terhadap biaya operasional,” ujar Shelvy.
Shelvy menambahkan saat ini, ASDP bersama dengan Asosiasi Pengusaha Angkutan Penyeberangan tengah menggodok pembahasan tarif. Namun, pihaknya juga masih menunggu instruksi dari pemangku kebijakan sebelum memutuskan penyesuaian tarif tersebut.
“Kami tetap menunggu dan terus berkoordinasi dengan stakeholder dan regulator. Intinya, bagaimana tetap menjaga iklim industri tetap stabil dan memastikan pelayanan dan operasional penyeberangan tetap berjalan kondusif,” kata Shelvy.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni Yahya Kuncoro menjelaskan kenaikan tarif kapal, terutama untuk kelas ekonomi, bakal mengikuti kebijakan Kemenhub.
“Sejauh ini Pelni mengikuti kebijakan Kemenhub karena tarif Pelni kelas ekonomi ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kemenhub,” tutur Yahya saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru memberikan pengumuman resmi mengenai dampak kenaikan harga BBM Senin.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi, pertalite dan solar subsidi, dan juga pertalite. cnn/mb06
