BANJARMASIN – Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pusat, berdampak pada moda transportasi di kota ini. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan menyatakan, operasional bus trans Banjarmasin terancam akan dihentikan.
Kepala Dishub Kota Banjarmasin, Slamet Begjo menjelaskan, jika hanya mengandalkan anggaran yang ada, maka pihaknya kesulitan melanjutkan operasional bus tersebut.
“Kalau berkaca pada anggaran yang ada, paling bertahan hanya sampai akhir September, di bulan-bulan terakhir anggarannya sudah nihil,” jelasnya usai Rapat Dengar pendapatan (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Senin (5/9).
Dikatakannya, saat ini bus trans Banjarmasin ada 12 unit, yang mengisi 3 koridor. Bus tersebut beroperasi untuk mengangkut warga Banjarmasin ke beberapa titik kota secara gratis.
“Kalau dari kami per bulan Agustus sudah berutang, karena kenaikan BBM tersebut,” kata Slamet Begjo.
Ia berharap, tahun ini dewan menyetujui usulan penambahan anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, yang memerlukan dana sekitar Rp 1,3 miliar.
Anggaran tersebut untuk menutupi biaya operasional angkutan umum Bus Tayo Trans Banjarmasin, terutama untuk keperluan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) hingga Desember, gaji sopir, termasuk operasional angkutan pelajar ceria.
“Kemarin anggarannya juga terbatas sehingga hanya cukup memenuhi biaya operasional hingga bulan Oktober. Karena itu, kami mengharapkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2022,” jelasnya.
Diketahui, masyarakat atau penumpang yang naik Bus Trans Banjarmasin milik Pemko Banjarmasin, sama sekali tidak dikenakan ongkos alias gratis.
Bus berwarna hijau yang digunakan sebagai transportasi angkutan umum khusus dalam kota itu, beroperasi sejak 17 Februari 2020 lalu.
Dinas Perhubungan Kota mengoperasikan sebanyak 12 armada dari pukul 06.00 – 19.00 Wita, yang meliputi tiga koridor dengan dua kali pergantian driver per enam jam.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi mengakui, dampak kenaikan BBM berdampak besar pada transportasi yang dijalankan Dishub.
Pihaknya mempertimbangkan untuk mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar. “Kami minta untuk memaksimalkan angkutan, meski dengan mengurangi jam operasionalnya,” katanya. via
