BANJARMASIN – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr HC dr Hasto Wardoyo SP OG (K) mengapresiasi penurunan 10 persen stunting di Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan Hasto setelah mendapat laporan dari Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin, yang telah melakukan pengecekan dan pengukuran langsung ke posyandu daerah-daerah di provinsi ini.
“Kami berharap jangan sampai ada salah pengukuran, karena SSGBI yang mengerjakan Kementerian Kesehatan berkerjasama dengan BPS, tapi yang mengukur orang-orang Kalsel juga. Sehingga ukuran yang dicek Wakil Gubernur dan BPS cocok. Saya mendengar angka 10,5 persen itu, hati saya pun sejuklah,” ujar Hasto usai acara Pertemuan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Kabupaten dan Kota tingkat Provinsi Kalsel tahun 2022, Senin (5/9) sore.
Kegiatan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin itu, dihadiri Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin dan Wakil Bupati/Walikota serta Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel Ir H Ramlan.
Sementara, Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin mengatakan, Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang dilakukan pihaknya hanya 30 persen.
“Tapi kita melakukan dengan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPGBM) sejak Januari. Hasilnya, sampai saat ini sudah mencapai 10,5 persen stunting. Untuk Balita stunting ini sudah 8,7 persen, artinya kita sudah turun. Kami berharap badan survei harus bekerjasama dengan tim kesehatan kita di sini,” ujar H Muhidin.
Menurutnya, kalau badan survei datang 2 sampai 3 hari memang tidak cukup waktu. Jadi bisa saja disurvei acak, baik di Kota Banjarmasin dan lainnya, sehingga dalam 1 minggu bisa tercapai.
Pemerintah Provinsi Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota terus berupaya melakukan penanganan stunting dari hulu ke hilir. Pihaknya menyadari, ini adalah sebuah pekerjaan besar yang membutuhkan usaha ekstra dan sinergi dari tingkat desa hingga lintas sektoral.
Jika menengok data SSGBI tahun 2019, angka stunting nasional sebelumnya sebesar 27,67%. Sedangkan proporsi balita stunting di Kalsel sebanyak 31,75%. Kemudian, data SSGI tahun 2021 menunjukkan, angka stunting di Indonesia sebesar 24,4%.
Sedangkan prevalensi balita stunting di alsel masih melebihi angka nasional, yaitu sebesar 30%. Tren penurunan yang berkisar 2% belum sesuai dengan proyeksi yang diharapkan.
Merujuk pada angka stunting Kalsel terakhir (tahun 2021), yakni 30%, maka dibutuhkan angka penurunan 16% selama tiga tahun ke depan.
“Karena itu, kami selaku Ketua TPPS Provinsi Kalsel, mengajak seluruh bagian TPPS provinsi maupun kabupate/kota untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi, agar kita mampu menurunkan angka stunting secara signifikan, “ jelas H Muhidin.
Bukan hanya soal angka pencapaian, tetapi ini tentang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat banua tercinta. Lakukan evaluasi melalui diskusi intensif, guna merumuskan solusi dan strategi.
Muhidin pun berharap, program ataupun kegiatan di SKPD mampu berkontribusi nyata, serta bersinergi dalam upaya pencegahan keluarga beresiko stunting dan upaya-upaya percepatan penurunan stunting. rds
