DIREKTUR Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, pemerintah harus menelan pil pahit sebagai dampak dari keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Menurut dia, kenaikan harga BBM berisiko terhadap turunnya penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
“Saya kira risiko itu harus diambil oleh pemimpin, presiden. Approval rating turun, tapi itu semacam pil pahit yang harus diterima,” kata Djayadi dalam rilis hasil survei secara daring, Minggu (4/9), seperti dikutip cnnindonesia.com.
Ia berpendapat pemerintah menghadapi situasi sulit dalam mengambil kebijakan tersebut. Pasalnya, jika tidak menaikkan harga BBM bisa berdampak panjang bagi perekonomian negara.
Djayadi mengibaratkan langkah yang diambil pemerintah adalah mundur satu langkah untuk maju 10 langkah.
“Yang lebih dipikirkan adalah bagaimana caranya agar masyarakat tetap bisa daya belinya tidak turun terlalu jauh, tapi APBN tidak mengalami kesulitan yang menimbulkan kita tidak bisa menjalankan program-program kenegaraan yang lebih jauh,” tuturnya.
Djayadi pun mengatakan, sebelum memutuskan untuk menaikkan harga BBM, pemerintah memutuskan bakal memberikan bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat bawah yang terdampak.
Menurut dia, ini merupakan salah satu mitigasi yang memang harus diambil pemerintah.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Aviliani mengatakan hal serupa. Menurut dia setiap kebijakan yang diambil memang memiliki konsekuensi.
Dia pun berpendapat langkah pemerintah menaikkan harga BBM sudah tepat. Sebab, jika tak dinaikkan, ia memperkirakan subsidi energi dalam APBN akan membengkak.
“Kalau tidak memilih kenaikan ini pembengkakan APBN berbahaya, Karena tadinya Rp200 triliun jadi Rp 500 triliun. Ternyata sampai September sudah lebih dari Rp 500 triliun, dan diperkirakan bisa lebih dari Rp 600 triliun,” ujar Aviliani.
“Jadi kalau dibiarkan maka pemerintah tidak ada pilihan harus menambah defisit, maka mau tidak mau,” imbuhnya.
Aviliani juga mengatakan bahwa langkah pemerintah memberi BLT sudah tepat. Diketahui pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sebesar Rp 12,4 triliun yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.
Dana BLT itu diberikan Rp 150 ribu per kepala keluarga per bulan dan mulai diberikan September hingga Desember.
Menurut Aviliani pemerintah bisa saja menyetop pemberian BLT setelah Desember. Sebab, ia memperkirakan harga minyak dunia akan turun tahun depan. web
