JAKARTA – Pemerintah seakan-akan sudah memberikan sinyal jika harga BBM naik dalam waktu dekat. Ini terlihat dari beberapa kesiapan pemerintah dengan kembali mengucurkan bantuan sosial atau bansos yang sebelumnya diberikan kala pandemi Covid-19.
Kini, bansos diberikan dengan dalih pengalihan subsidi energi. Presiden Jo Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun. Pembayarannya akan dimulai oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama empat kali.
“Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan bayarkannya 2 kali, yakni Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Nanti ibu Mensos bisa jelaskan lebih detail akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima anggaran Rp 12,4 triliun,” papar dia.
Selain bansos tersebut, adapula bansos bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Peyaluran akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja, yang miliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun,” sambungnya.
Selain bansos dari pemerintah pusat, Jokowi juga memerintahkan Kemendagri dan Kemenkeu menetapkan aturan, di mana 2 persen dari DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, transportasi untuk angkutan umum, hingga ojek dan nelayan untuk perlindungan sosial tambahan.
Pemerintah daerah dengan memakai 2 persen dari dana transfer umum DAU dan DBH Rp 2,17 triliun diminta membantu sektor transportasi angkutan umum, ojek dan nelayan dan tambahan perlinsos.
“Total bantalan sosial ditetapkan presiden bisa diekseskusi mulai dilakukan minggu ini sebesar Rp 24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa kurangi tekanan ke masyarakat dan kurangi kemiskinan jadi bisa berikan dukungan ke masyarakat, dalam hal hal ini mengalami tekanan harga,” tuturnya.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, kuota BBM subsidi Pertalite saat ini sudah terserap sekitar 80 persen lebih dari yang tersedia.
“Kita Pertalite sekarang ini 80-81 persen sudah terserap. Tpi pemerintah akan selalu memperhatikan kebutuhan,” ujar Menteri Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Adapun angka tersebut lebih besar ketimbang laporan PT Pertamina (Persero) sebelumnya, yang mengumumkan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite telah mencapai 16,8 juta KL hingga Juli 2022.
Itu berarti stok Pertalite sudah terserap sekitar 73 persen dari total kuota yang tersedia untuk tahun ini, yakni sebesar 23 juta KL. lp6/mb06
