Oleh : Mu’minah, S.Pd (Ummu Warabbatul Bait dan Aktivis Muslimah)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor menyebutkan untuk kemiskinan makro di Kalsel cenderung 4,49 persen atau urutan kedua terbawah dari 37 Provinsi se Indonesia.
Disampaikannya, artinya jika melihat perspektif tersebut keberadaan masyarakat miskin di banua cenderung kecil, data ini di rilis resmi oleh Bappenas pusat.
Tugas kita sekarang adalah memperbaiki data terkait kemiskinan ekstrim ini menjadi target, “ Kata Ariadi kepada Kalselpos. com belum lama tadi.
Dikatakannya untuk kemiskinan ekstrim ini setidaknya 1,3 persen harus di atasi, artinya jika target tersebut bisa dituntaskan maka persentase bisa diperbaiki sampai 3,16 perse. , oleh karenanya komponen stakeholder bisa bersinergi agar bisa menyamakan persepsi terkait rencana program kerja untuk menuntaskannya.
Kemudian terkait kemiskinan ekstrim ini yaitu keberadaan masyarakat dalam kondisi difabel atau keterbatasan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Meski data di atas menyatakan kemiskinan di Kalsel cenderung lebih rendah dibanding provinsi lainnya, bahkan dikatakan menempati di angka 2 terakhir dari 37 provinsi di Indonesia. Namun, tetap saja angka kemiskinan di Kalsel masih cenderung tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Apalagi dengan adanya goncangan Covid 19 membuat angka kemiskinan secara global meningkat tidak terkecuali di Kalsel.
Padahal, kalimantan adalah pulau yang kaya akan sumber daya Alam. Yang jika di kelola secara mandiri akan mampu menopang perekonomian masyarakatnya. Kemiskinan yang cenderung tinggi di Kalsel tentu membuat heran kita semua.
Adapun pemerintah daerah sekarang ini mengupayakan akan penurunan angka kemiskinan tersebut terutama untuk kemiskinan ekstrim atau warga penyandang disabilitas dengam keterbatasan fisik untuk melakukan aktifitas salah satunya aktifitas mencari nafkah.
Pemerintah pusat telah mengadakan pertemuan di beberapa daerah salah satunya adalah di HSS. Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS), Syamsuri Arsyad, menghadiri rapat kerja dan konsultasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Jumat (3/6/2022).
Pertemuan ini diselenggarakan Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Diikuti juga oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota se-Kalsel dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK).
Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, mengatakan, rapat kerja bersama TKPKD Kalsel dan TNPPK untuk penyusunan RKPD, dalam menanggulangi persoalan kemiskinan.
Persoalan kemiskinan ini menjadi hal yang harus perhatikan yang ditangani hingga tingkat pemerintah desa,” ujarnya.
Apa lagi, kata Wabup, saat ini ada istilah miskin kronis yang jumlahnya mencapai 40 persen dari jumlah penduduk. Target, pada 2024 akan menjadi nol.
Menurut Wabup, penanganan kemiskinan ini menjadi tantangan semua pihak untuk memikirkan dan membuat kebijakan yang benar- benar tepat sasaran, sehingga memberikan dampak di tengah keterbatasan anggaran.
“Sebagai Ketua TKPKD Kabupaten HSS, hasil rapat kerja ini akan segera dilaporkan kepada Bupati dan dikoordinasi dengan semua pihak terkait, sehingga bisa mengambil langkah-langkah penanggulangan kemiskinan di daerah,” jelasnya.
Masalah kemiskinan menjadi momok pagi negara-negara penganut sistem kapitalisme, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Hal ini dikarenakan di dalam ekonomi kapitalisme mereka lebih mengutamakan produksi, tanpa mempedulikan pada sistem distribusinya. Sehingga akibat hal ini terciptalah kemiskinan pada sebagian besar dari masyarakatnya.
Sedangkan di dalam sistem ekonomi yang menganut sistem islam, distribusi barang dan jasa merupakan hal penting untuk dilakukan, selain produksinya. Hal inilah yang menjadikan dalam sistem islam tingkat kemiskinan akan bisa ditekan dengan seminimal mungkin.
Juga, sistem islam mempunyai sumber pemasukan negara, yang mana dia dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dengan hal ini terciptalah kesejahteraan bagi rakyat, dan hal itu bisa terwujud dengan baik dalam islam.
Wallahu’alam bisshawab
