–
JAKARTA – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI ramai-ramai meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut Konsorsium 303. Bagan konsorsium yang melibatkan banyak perwira Polri itu muncul seiring pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J oleh eks Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menyebut, terdapat spekulasi liar jika Mabes Polri tidak kunjung buka suara terkait Konsorsium 303 yang diduga menjadi ‘beking judi online hingga narkoba’.
Menurutnya, saat ini bola liar itu terus bergerak sebab temuan-temuan baru seperti uang dalam jumlah besar di rumah Ferdy Sambo.
Meskipun dibantah Mabes Polri, namun sambungnya, Kompolnas telah memaparkan fakta terkait ditambah dengan paparan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana judi online.
“Kita tahu respons kepolisian beberapa waktu lalu juga melakukan penertiban judi online ini. Ini pun digoreng publik, niat baik, langkah baik yang dilakukan polri ini mendapat cibiran publik, kenapa bandarnya tidak ditangkap? Kenapa pemain besarnya tidak disikat?” tanya Didik dalam Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Listyo, Rabu (24/8), seperti dikutip cnnindonesia.com.
“Saya tidak ingin mengaburkan kasus Yosua, tapi ini juga fakta yang perlu mendapat perhatian kita. Mustahil kita diamkan, mustahil enggak mendapat perhatian kita,” imbuhnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Dipo Nusantara Pua Upa pun menyinggung terkait konsorsium tersebut.
“Soal bagan Konsorsium 303, saya kira perlu diklarifikasi,” kata Dipo dalam rapat tersebut.
Karena, lanjut dia, seminggu setelah bagan beredar, ada lagi yang baru beredar. Bagan yang baru, menampilkan Kabareskrim di puncak strukturnya yang diduga setoran judi online dari Medan. “Lalu ada nama Dirtipidum Bareskrim Polri, ada yang bilang itu upaya balas dendam. Tolong dijawab, kalau enggak terlibat tinggal dijelaskan,” sambungnya.
Senada, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan bahkan meminta polri mengerahkan Tim Cyber Polri untuk menangkis isu-isu liar dalam kasus pembunuhan Brigadir J, termasuk kemungkinan hubungannya dengan keberadaan Konsorsiium 303.
Arteria menilai kasus pembunuhan Brigadir J oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo telah melebar ke beberapa isu lain. Mulai dari isu konsorsium judi online Sambo, penonaktifan kapolri, hingga mafia tambang.
Belakangan, ada pula isu konsorsium serupa yang menyeret Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.
“Coba kalau kita lihat iramanya pak, bapak mainkan itu, panggil tim media bapak, ini gerakannya terstruktur, sistematis, dan masif, tapi Polri diam, Mas Agus pake Cyber Crime, mainkan, halal itu Mas,” kata Arteria dalam rapat di Komisi III DPR, Rabu (24/8).
Arteria mengaku jengkel, sebab isu-isu tersebut membuat kasus pembunuhan Brigadir J mulai tak fokus. Dia pun berpesan agar Polri dapat memilah dengan cermat isu liar dalam kasus tersebut.
Sebagai informasi, seiring pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo, beredar informasi tentang Konsorsium 303 di dalam tubuh Polri yang ‘melindungi’ perjudian. Dalam grafis diagram pohon yang tersebar di media sosial itu Sambo berada di pucuk kepemimpinan.
Audit Satgasus
Sementara, anggota Komisi III DPR Romo Muhammad Syafi’i mendesak Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih yang pernah dipimpin mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo agar diaudit.
Menurutnya, audit perlu dilakukan untuk mengetahui sumber dan aliran dana yang digunakan Satgasus.
“Saya kira itu masih perlu ada audit untuk mengetahui uangnya dari mana, berasal dari bisnis apa,” ucap Romo dalam rapat Komisi III DPR dengan Kapolri tersebut.
Romo berkata, audit perlu dilakukan walaupun uang yang digunakan oleh Satgasus Merah Putih tidak jelas. Romo pun menggunakan istilah ‘uang hantu dimakan setan’ terkait uang yang digunakan oleh Satgasus Merah Putih.
“Kemudian, perlu ada audit juga. Tadi saya tanya ke [anggota Komisi III DPR] Mulfachri [Harahap], kenapa tidak bisa kita audit the money. Karena uangnya enggak jelas. Istilah kami di Medan, rejeki hantu dimakan setan. Tapi saya kira itu kan digunakan,” ucap politikus Partai Gerindra itu.
Ia melanjutkan audit terhadap program yang dilaksanakan Satgasus Merah Putih juga harus dilakukan. Menurut Romo, langkah itu perlu dilakukan untuk melihat korelasi antara kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.
“Mungkin dengan audit program ini kita bisa melihat benang merah dari Satgasus [Merah Putih] ini, dengan peristiwa di KM 50 itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah membubarkan Satgasus Polri yang pernah dipimpin oleh Sambo usai yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Satgasus merupakan lembaga nonstuktural di dalam Korps Bhayangkara. Khusus untuk Satgasus Merah Putih, Satgasus pertama kali dibentuk pada 2019, oleh Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian.
Tugas dan fungsi Satgasus ini yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri.
Selain itu, Satgasus juga bertugas menangani upaya hukum pada perkara psikotropika, Narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang dan ITE. web
