Lagi dan lagi, tidak ada habisnya kebijakan pemerintah terus menyulitkan rakyat dan menambah beban hidup rakyat. Bagaimana tidak, BBM yang sudah naik sebelumnya beberapa bulan lalu, kini mulai lagi diwacanakan akan naik lagi.
Rencana kenaikan harga BBM sudah dibahas pemerintah sejak lama. Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar. Kebijakan ini diambil dengan alasan bahwa beban subsidi sudah mencapai Rp502 triliun. Rencananya jumlah subsidi tersebut dikurangi atau justru dihentikan sama sekali.
Pemerintah mengalokasikan dana Rp520 triliun untuk subsidi energi selama 2022. Hingga akhir tahun ini, kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite tersedia sebanyak 23,1 juta kiloliter (KL), sedangkan konsumsi Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta KL (73,04% dari total kuota yang ditetapkan). (Kumparan, 14/08/2022).
Alasan bahwa subsidi BBM membebani APBN hanyalah untuk menutupi ketakberdayaan negara menyelesaikan pembayaran utang dan bunga utang serta keperluan lain. Inilah sebenarnya penyebab jebolnya APBN negara.
Pasalnya, rakyat saat ini belum betul betul pulih pasca pandemi, ekonomi rakyat menengah kebawah pun tidak pernah mencapai titik stabil. Wajar jika wacana kenaikan BBM ini menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Kita sama sama tahu bahwasanya kenaikan BBM tidah hanya akan berdampak pada BBM itu sendiri, tapi akan berdampak pada kenaikan barang barang lainnya termasuk kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat. Lalu bagaimana bisa pemerintah begitu egois menerapkan kebijakan ini tanpa memperhatikan kondisi masyarakat?
Faktanya, Pengelolaan BBM yang semestinya ada di tangan negara tergadai. Dari hulu ke hilir, pengelolaannya banyak diserahkan kepada swasta. Meski saat ini Pertamina masih terlihat mendominasi sektor hilir, pada faktanya, kilang-kilang minyak yang ada banyak dimiliki swasta.
Kenaikan harga BBM ini tidak luput dari pengaruh dunia internasional. Sesuai peraturan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 62/K/12/MEM/2020, harga jenis bahan bakar umum (JBU) akan terus mengalami penyesuaian mengikuti tren pasar internasional. Jika harga minyak dunia naik, minyak di dalam negeri pun ikut-ikutan (Tempo, 11/06/2022).
Mahalnya BBM dan kelangkaannya sebenarnya bukan karena negeri ini miskin minyak. Akar masalahnya terletak pada paradigma dan visi misi tata kelola minyak yang sangat kapitalistik. Siapakah yang paling diuntungkan atas kenaikan BBM? Tentu saja swasta/asing. Sementara masyarakat menderita dikhianati negaranya sendiri.
Dalam pandangan syariat islam, BBM adalah salah satu sumber daya alam milik umum karena jumlahnya yang terhitung masih melimpah dan masyarakat membutuhkannya. Dengan demikian, Islam melarang pengelolaannya diserahkan kepada swasta/asing. Nabi saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Negaralah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta milik umum tersebut.
Dalam hal minyak bumi, negara berkewajiban mengelola dan mendistribusikan hasilnya kepada masyarakat secara adil dan merata, serta tidak mengambil keuntungan dengan memperjualbelikannya kepada rakyat secara komersial. Kalaupun negara mengambil keuntungan, itu untuk menggantikan biaya produksi yang layak dan hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat dalam berbagai bentuk.
Untuk pengelolaan migas, dalam Islam dipandang sebagai sumber kekayaan alam yang sangat penting dalam bidang industri dan domestik, maka diterapkan beberapa kebijakan.
Kilang migas merupakan bagian kepemilikan umum yang memiliki konsekuensi tidak untuk diprivatisasi oleh swasta. Pengelolaannya diambil alih oleh negara secara mutlak sebab kekayaan milik umum jenis ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat, karena membutuhkan keahlian teknologi tinggi serta biaya besar. Islam akan mengeksplorasi bahan tersebut dan hasilnya dimasukkan ke Baitul Maal dan pos kepemilikan umum.
Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) bisa diberikan langsung kepada masyarakat berupa subsidi BBM kepada rumah tangga. Pasar pun gratis atau negara menjualnya untuk konsumsi rumah tangga bukan untuk mencari untung tetapi dijual hanya sebatas harga produksi. Akan tetapi negara boleh menjual jika dijual dengan cara wajar untuk keperluan produk komersial. Islam akan mengalokasikan minyak gas bumi untuk penggunaan manufaktur, pertanian dan petrokimia sehingga industriaisasi negara tetap berjalan tanpa takut kekurangan bahan baku. Jika penjualan kepada pihak luar negeri sistem Islam boleh mencari keuntungan semaksimal mungkin, tentu penjualan ke pihak luar negeri ini harus dipastikan terlebih dahulu konsumsi dalam negari sendiri tercukupi. Selain itu, swasembada energi ini bisa dijadikan kekuatan diplomasi sebagaimana yang dilakukan Rusia kepada Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Dengan pengelolaan yang demikian sempurna pengaturannya dalam islam, maka negara dan masyarakat akan sejahtera dan hidul dalam keberkahan karena menggunakan syariat islam dalam mengatur kehidupan.
Begitulah konsep negara Islam mengelola kekayaan alamnya. Negara hadir untuk melayani, bukan bertransaksi jual beli. Hanya sistem Islam yang dapat memberi pelayanan terbaik dan perlakuan layak kepada rakyatnya. Kapitalisme membawa sengsara, Islam datang untuk menyelamatkan dunia. Wallahu a’lam
,
