BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah menyebutkan realisasi belanja negara sampai dengan bulan Juli 2022 mencapai Rp13,087 triliun atau 45,93 persen dari pagu.
“Apabila dibandingkan capaian realisasi belanja APBN di Kalsel bulan Juli 2022 tersebut lebih rendah sebesar 6,4 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu,” ujarnya pada media breafing APBN di Banjarmasin, Selasa (23/8).
Menurut Sulaimansyah, untuk belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp3,900 triliun atau 47,52 persen dari pagu atau turun 14,20 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp4,541 triliun.
Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, kata Sulaimansyah, antara lain dipengaruhi oleh kebijakan Automatic Adjustment (AA) sebagai cadangan dana pemerintah. Disamping itu, adanya kebijakan pengadaan barang dalam negeri ikut menahan
realisasi belanja barang maupun belanja modal.
Dia menjelaskan realisasi anggaran pemerintah pusat menurut jenis belanja sampai dengan bulan Juli 2022 untuk jenis belanja pegawai direalisasikan sebesar Rp2,12 trilyun, antara lain telah digunakan yang terbesar untuk belanja gaji dan tunjangan.
Selain itu, telah dibayarkan juga untuk gaji ke-13 tahun 2022 serta tukin 50 persen, untuk belanja barang telah direalisasikan sebesar Rp1,27 trilyun dengan pemanfaatan untuk pemenuhan belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan kantor (gedung, peralatan mesin, dll.
Belanja bantuan pemerintah serta untuk langganan daya dan jasa. Untuk belanja modal telah direalisasikan sebesar Rp503,6 milyar dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan jalan strategis 40,84 km, rehabilitasi jalan 39,4 km.
Kemudian, penggantian jembatan 99,55 meter, pembangunan bangunan pengendali banjir 1,06 km, pemeliharaan bangunan pengendali banjir 12,65 km, prasarana air baku Tapin 6,5 km dan lain-lain.
Sedangkan untuk jenis belanja bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp9,97 miliar dengan pemanfaatan untuk pemberian bea siswa pendidikan kepada 913 mahasiswa.
Sulaimansyah menyebutkan untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Juli 2022 tercatat sebesar Rp9,187 triliun atau 45,29 persen dari pagu atau lebih rendah dengan selisih 2,69 persen.
Sedangkan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan bulan Juli 2022 masing-masing telah mencapai Rp1,938 triliun atau 25,18 persen dari pagu dan Rp4,575 triliun atau 61,11 persen.
Sementara itu untuk penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik sampai bulan Juli 2022 di wilayah Kalimantan Selatan telah direalisasikan sebesar Rp1,619 triliun 45,20 persen pagu.
Untuk penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1,002 triliun atau sebesar 70,26 persen dari pagu dan realisasi tersebut lebih tinggi 28,40 persen dari periode yang sama
tahun yang lalu senilai Rp780,56 milyar. ani/mb06