Oleh: Sri Astuty Handayani,SP (Ibu Rumah Tangga dari Batola)
Setelah resmi ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wilayah-wilayah yang ada disekitarnya ikut berbenah diri. Begitu pula Provinsi Kalimantan selatan juga mulai mengambil langkah agar mampu menghadapi masa perpindahan ibu kota nantinya.
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor mengajak semua elemen di provinsinnya bekerja keras agar layak menjadi gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti. Ajakan itu ia sampaikan saat peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-72 Kalsel pada rapat paripurna istimewa DPRD provinsi yang dipimpin Ketuanya Dr (HC) H Supian, HK, SH, MH, di Banjarmasin, Rabu (10/8/22) siang. Menurut orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut, untuk layak sebagai gerbang IKN, hendaklah merefleksikan perjuangan para pendahulu, terutama dalam pembentukan Kalsel 14 Agustus 72 tahun lalu. Selain itu, Gubernur mengajak meningkatkan komitmen untuk bersatu dan memberikan karya serta prestasi terbaik bagi Banu Kalsel (Antaranews.com 10/08/2022).
Namun demikian,walaupun masyarakat Kalsel akan merasakan dekat dengan ibu kota,dengan nuansa yang lebih maju dan modernis. Sayangnya masih banyak permasalahan yang sebenarnya lebih urgen untuk diselesaikan. Disamping proyek IKN Nusantara yang masih mengalami polemik besar di tengah masayarakat karena dinilai belum tepat akibat kondisi ekonomi negara yang masih terpuruk oleh dampak covid-19. Selain itu sumber pendanaan yang masih sarat akan kepentingan kapitalis serta kondisi wilayah yang dirasa tidak tepat juga menjadi salah satu persoalan yang belum teratasi.
Selain masalah ekonomi dan politik, bahaya lainnya yang akan mengancam tanah kalimantan adalah budaya baru yang akan masuk secara perlahan. Penduduk daerah penyangga seperti Kalimantan Selatan harus siap menerima perubahan yang nantinya akan mencoba menggeser budaya Banjar. Padahal masyarakat Banjar terkenal akan nilai-nilai yang religius dan agamis. Apakah kereligiusan ini bisa bertahan dengan arus liberalisasi dan moderasi yang terbawa oleh nuansa ibu kota yang serba bebas.
Sejatinya keberadaan ibu kota harusnya berperan sebagai pusat dari seluruh sarana penguasa untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengatur masalah negara. Dalam sistem Islam, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah semata-mata didedikasikan untuk kemaslahatan rakyat. Serta menerapkan seluruh aturan Islam secara murni dan konsekuen atas landasan keimanan dan ketakwaan.
Keberadaan ibu kota benar-benar di tempatkan pada tempat yang strategis yang mudah di akses oleh seluruh rakyat demi mendapatkan keadilan dan pemberian pendapat terhadap negara. Baik Ibu Kota Wilayah maupun Ibu Kota Negara, keduanya memiliki peran yang akan menghantarkan pada kesejahteraan rakyat.
Sangat berbeda dengan tujuan dari pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan di masa sekarang. Karena terbukti bahwa tujuan yang ingin dicapai bersifat materialistik. Dimana segala sesuati disandarkan pada keuntungan materi semata. Sehingga kepentingan dan kondisi rakyat tersingkirkan demi keuntungan para Penguasaan dan Pengusaha. Tentu saja hal ini akan menjadi bumerang bagi keberlangsungan kehidupan rakyat dimasa yang akan datang.
Besarnya beban kehidupan yang telah diterima oleh rakyat akibat penerapan sistem kapitalisme dan sekularisme yang dianut negeri ini belum terselesaikan. Apalagi ditambah dengan bencana wabah covid-19 yang semakin melemahkan kondisi rakyat. Hal ini akan diperparah dengan pemindahan Ibu Kota Negara yang memerlukan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Tentunya hal ini menjadikan pengurusan negara terhadap rakyat semakin jauh dari harapan bangkit.
Oleh karena itu, bukan pemindahan Ibu Kota dan pembenahan persiapan menyambut Ibu Kota yang harus dilaksanakan. Melainkan perubahan sistem di negeri ini. Karena terbukti hanya sistem Islam yang mampu membawa rakyat pada kesejahteraan. Terbukti pula dengan penerapan Islam,dimanapun berada Ibu Kota negaranya, seluruh rakyat akan mendapatkan hak yang sama dan pengurusan yang sama. Tanpa membedakan agama,ras dan budaya. Islam sangat menjujunjung tinggi nilai-nilai perbedaan. Namun disisi lain, Islam akan memberikan periayahan (pengurusan) yang maksimal untuk seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.
Begitu pula dengan Kalimantan Selatan, nilai-nilai religius akan benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dengan penjagaan keimanan dan ketakwaan yang diemban oleh negara, maka penjagaan akidah umat merupakan hal prioritas untuk dilakukan. Bukan hanya Kalimantan Selatan yang akan merasakan keamanan dan keadilan,melainkan seluruh rakyat akan mendapatkan kesejahteraan dan keamanan. InsyaAllah
Wallahu a’lam….
