AMUNTAI- Plt Bupati HSU H Husairi Abdi Lc menghadiri acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Daerah (Rakorwasinda) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen menyukseskan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, khususnya dalam aspek belanja daerah. Tentunya ini membutuhkan pengawasan dan pendampingan yang baik dari seluruh sektor.
Rakorwasinda 2022 dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Kalsel Roy Rizali Anwar, dengan keynote speech dari Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono. Rakor ini juga dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota, Inspektur, serta Kepala OPD terkait se-Provinsi Kalimantan Selatan.
“Maka dari itu, sinergi antar lembaga sangat diperlukan, baik dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ucap Sekda Provinsi Kalsel.
Rakorwasinda dengan mengangkat tema “Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Peningkatan Kemandirian Fisikal Daerah di Wilayah Provinsi Kalsel” ini sangat relevan dengan beberapa target pembangunan daerah yang memang sedang dikerjakan, dari aspek pengawasan dalam kerja pemerintahan dan pembangunan terus dioptimalkan.
Roy menambahkan, perekonomian Provinsi Kalsel 2021 tumbuh sebesar 3,48 persen (year on year) dan kondisi ini lebih baik daripada 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen.
Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2021, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama di 2020 dan realisasi pendapatan secara agregat mencapai Rp22,26 triliun atau 101,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp22,01 triliun, serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalsel tercapai 98,64 persen dari target dan angka mengalami peningkatan 10,09 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, ungkap Roy.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Husairi Abdi, Lc berharap melalui komitmen bersama tersebut menjadi wujud sinergi dan kolaborasi yang erat antar para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk mewujudkan Banua Sejahtera.
Menurut Husairi penyelenggaraan Rakorwasinda sangat penting dilaksanakan, untuk menata birokrasi pemerintahan yang bersih dan baik serta mengawal pembangunan agar dapat berjalan dengan baik.
Sehingga pengawasan bisa berjalan optimal, para pejabat serta seluruh ASN dapat lebih tenang dan fokus dalam bekerja dan mampu menjaga integritas, tanpa harus tersangkut masalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang lainnya.(suf/mb03)
