JAKARTA – Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran untuk membangun ibu kota baru (IKN) sebesar Rp5 triliun-Rp6 triliun pada 2023.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata.
Isa menjelaskan Kementerian PUPR sebenarnya sudah mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun IKN Rp1 triliun pada 2023. Namun, dana tersebut kurang.
“PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di DIPA awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp1 triliun, tapi dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp5 triliun-Rp6 triliun,” ungkap Isa dalam media briefing.
Saat ini, Kemenkeu sedang memproses permintaan Kementerian PUPR. Menurut Isa, PUPR akan fokus membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlebih dahulu di IKN. “(Dana ini) tentu untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan,” jelas Isa.
Sebelumnya, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan pihaknya mengalokasikan total anggaran Rp27 triliun-Rp30 triliun dalam APBN 2023 untuk membangun IKN.
Dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, akses jalan, gedung pemerintahan, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana ketahanan, sarana prasarana kesehan, dan sarana prasarana keamanan.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dibutuhkan anggan sebesar Rp43,73 triliun dari tahun 2022-2024 untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara atau IKN Nusantara.
“Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI dikutip dari Antara.
Basuki menjelaskan pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun.
Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun. cnn/mb06
