JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa pemerintah tidak akan langsung menyetujui permintaan dari konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China untuk menyuntikkan tambahan dana dalam proyek Kereta epat Jakarta-Bandung (KCJB).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Alia Karenina menjelaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya (cost overrun).
Berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya proyek yang ditargetkan bisa diuji coba saat KTT G20 ini mencapai USD 1,176 miliar atau setara dengan Rp 16,8 triliun. PT KCIC meminta Indonesia mengambil bagian untuk membayar cost overrun.
“Permintaan ini tidak serta merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost over run, maka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas dia dalam keterangannya, Sabtu.
Untuk diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), serta didanai oleh pinjaman dari China Develpment Bank (CDB).
Sebelumnya, pemerintah masih membahas besaran kelebihan biaya atau cost overrun dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Rencananya proyek ini ditarget rampung 2023 mendatang.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pihaknya masih membahas besaran tersebut. Biaya ini rencananya juga akan ditanggung pemerintah melalui dana APBN.
“Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost overrun. Tentang cost over run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan karena cost over run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Proyek yang digarap konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China ini jadi salah satu proyek strategis nasional. Bahkan, uji coba operasinya ditarget pada akhir 2022, bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi G20.
Wahyu mengaku Kementerian Keuangan masih membahas besara kelebihan biaya proyek. Sementara, dari pihak Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berfokus pada pembangunan proyek strategis.
“Terkait hal ini, teman-tema dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun,” kata dia, yang juga menjabat Ketua KPPIP.
Terkait pembangunan, Wahyu optimistis proyek akan rampung dalam waktu dekat. Harapannya, KCJB juga bisa beroperasi pada 2023 mendatang.
“Kalau cost overrun lagi dibahas, dan saya gak tahu ini apakah akan dibahas oleh Pak Presiden, tapi kami yakin komitmen dari pemerintah Indonesia bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan,” terangnya. lp6/mb06
