JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ingin produk turunan sawit dari UMKM bisa masuk ke pasar ekspor. Sehingga, pengusaha UMKM bisa terlibat dalam rantai pasok global dan memberikan nilai tambah.
Kepala Divisi UKMK Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Helmi Muhansyah menyampaikan, cara agar UMKM masuk ke pasar ekspor adalah dengan memanfaatkan digitalisasi.
Kemudian, penguatan kelembagaan petani sawit serta akses ke platform digital dan lembaga pembiayaan turut diperlukan. Tujuannya untuk membuka peluang masuk ke dalam sistem rantai pasok global melalui pasar ekspor bagi pelaku UMKM sawit di Indonesia.
“UMKM Sawit yang memproduksi produk kebutuhan masyarakat berbahan sawt dapat terlibat dan memanfaatkan platform digital sebagai sarana penjualan dan pemasaran produknya tidak hanya untuk pasar dalam negeri, namun juga untuk pasar ekspor,” kata dia dalam Workshop Promosi Prosedur, Pembiayaan, dan Penerapan Digitalisasi dalam Proses Ekspor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya Skala UMKM, mengutip keterangan resmi.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPPDKS. Yakni Workshop Promosi Hilirisasi dan Digitalisasi Produk Sawit Skala UMKM Batch I di Balikpapan dan Batch II di Padang. Tujuannya mengenalkan prosedur ekspor bagi pelaku Koperasi dan UMKM sawit untuk memperluas akses pasar produk-produknya.
Sementara itu pada kesempatan terpisah, menurut Plt Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto menyebut, BPDPKS berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp11,5 triliun hingga Rp16,8 triliun akibat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggratiskan pungutan ekspor untuk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya hingga 31 Agustus 2022.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kemenkeu.
Menurut dia, dana yang diperoleh badan tersebut berkurang dibanding saat pajak ekspor masih merujuk pada Peraturan Me Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kemenkeu.
“Kurang lebih Rp11,5 triliun sampai Rp16,8 triliun potensi pendapatan yang harusnya bisa diterima dengan PMK pengaturan tarif yang lama akan hilang,” ujar Kabul.
Namun, Kabul menjelaskan dana BPDPKS untuk membiayai berbagai program masih cukup. Ia mengatakan dana belanja BPDPKS juga berkurang karena tidak memberikan dana insentif untuk biodiesel selama Juli hingga September 2022 karena harga minyak dunia yang lebih tinggi dari harga CPO.
“Kenaikan harga minyak mentah dunia yang lebih tinggi dari harga CPO yang sebagian kontribusi untuk pendanaan biaya biodiesel. Oleh karena itu, beberapa bulan ini, BPDPKS tidak memberikan insentif untuk program itu karena memang harga indeks pasar solar lebih tinggi dibanding di pasar biodiesel,” jelas Kabul. cnn/mb06
