BANJARMASIN – Realisasi belanja yang bersumber dari APBN tahun 2022 hingga bulan Juni mencapai Rp11,467 triliun atau 45,71 persen dari pagu dan secara total realisasi belanja itu lebih rendah sebesar 5,66 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Kabid PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Widhia Arie Prajoga pada media breafing di Banjarmasin, Senin menjelaskan belanja pemerintah pusat tercatat realisasi sebesar Rp3,170 triliun atau 38,69 persen atau turun 14,70 persen.
Media breafing tersebut dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Tarmizi, Kanwil Direktoral Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng, Ferdinan Lengkong dan Kabid Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalbangsel, Rudie Bayu.
Arie menjelaskan penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut masih dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal yang cukup besar pada awal tahun 2022, karena sudah tidak ada lagi kegiatan yang bersifat multi years sebagai akibat pandemi Covid-19.
Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalsel sampai akhir Juni 2022, kata Arie, tercatat sebesar Rp8,297 triliun atau 49,12 persen dari pagu.
Sementara itu penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai bulan Juni 2022 masing-masing telah mencapai Rp1,783 triliun atau 41,43 persen dari pagu dan Rp4,320 triliun atau 57,70 persen.
Menyinggung penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik, Arie menyebutkan, sampai akhir bulan Juni 2022 di Kalsel telah direalisasikan sebesar Rp1,325 triliun atau 36,99 persen dari pagu.
Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp821,83 miliar atau sebesar 57,61 persen dari pagu dan realisasi ini lebih tinggi 28,44 persen dari periode yang sama tahun 2021 senilai Rp639,86 milyar.
Dalam kesempatan itu, Arie juga menyebutkan realisasi PC-PEN di Kalimantan Selatan hingga akhir Juni 2022 telah mencapai Rp1,099 triliun yang terdiri dari PKH sebesar Rp137,46 miliar untuk 99.080 KPM, Kartu Sembako sebesar Rp177,85 miliar untuk 171.513 KPM.
Selain itu, BLT Dana Desa Rp281,89 miliar untuk 159.714 KPM serta BLT minyak goreng (Migor) sebanyak Rp51,51 miliar untuk 171.513 penerima. ani/mb06
