BANJARMASIN – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan menggelar aksi demo damai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel.
Aksi tersebut dalam bentuk kepedulian LSM KAKI Kalsel terhadap dunia pendidikan di banua ini, akibat imbas pelantikan Kepala Sekolah di Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu.
Dalam aksinya, Ketua KAKI Kalsel Akhmad Husaini menjelaskan wewenang pengangkatan Kepala Sekolah menjadi hak Gubernur Kalsel, namun apabila terdapat kejanggalan akan berimbas pada pencairan Bantuan Operasi Sekolah (BOS).
“Pengangkatan menjadi hak Gubernur Kalsel, namun apabila terdapat kejanggalan berdampak pada tidak bisa pencairan dana BOS sangat diharapkan agar bisa diselesaikan dengan baik oleh dewan,” ujar Akhmad Husaini dihadapan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK didampingi Tenaga Ahli DPRD Kalsel, Puar Junaidi di depan gedung rumah banjar di Banjarmasin, Rabu (20/7).
Ia mengatakan sistem pencairan dana BOS sudah terakreditasi dalam pendidikan nasional, oleh karena itu, apabila terdapat kejanggalan pengangkatan akan berimbas pada dunia pendidikan Kalsel.
Lanjut, dirinya berharap agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dunia pendidikan Kalsel berjalan lancar.
Perlu diketahui, permasalahan tersebut muncul, adanya laporan dari pribadi Prof Hadin Muhjad yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Pendidikan Kalsel tentang kejanggalan pengangkatan Kepala Sekolah.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengapresiasi atas yang dilakukan oleh LSM KAKI Kalsel atas kepedulian bersama terhadap dunia pendidikan.
“ Hal ini merupakan fungsi kontrol bersama antara Pemerintah dan masyarakat untuk pendidikan di Kalsel,” ujarnya.
Ia mengatakan hal tersebut akan langsung dilakukan evaluasi dengan Komisi-Komisi terkait, sehingga permasalahan bisa terselesaikan dengan baik sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan.
Senada, Tenaga Ahli DPRD Kalsel Puar Junaidi menjelaskan, pengangkatan Kepala Sekolah dibeberapa wilayah Kalsel sudah melalui prosedur yang berlaku.
“Terdapat Tim yang melakukan evaluasi, Tim Pemilihan, artinya sesuai dengan aturan berlaku,” bebernya.
Dirinya berharap agar seluruh masyarakat Kalsel bersama melakukan kontrol terhadap Pemerintah, dengan memberikan masukan maupun ide positif untuk pembangunan.rds
