JAKARTA – Pemerintah bersama dengan PT Pertamina (Persero) saat ini memang tengah menggodok aturan baru mengenai petunjuk teknis pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilo Gram (Kg).
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengakui bahwa saat ini pihaknya sedang menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite.
Direktur BBM BPH Migas, Alfon Simanjuntak mengatakan, selain Pertalite, Alfon juga menyebut bahwa pihaknya bersama Pertamina dan Kementerian ESDM tengah menggodok petunjuk teknis mengenai pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Kg). Namun sayang ia juga belum dapat membeberkan secara detail. “Saat ini semua masih dalam proses,” ujar Alfon.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengakui bahwa petunjuk teknis untuk pembelian LPG 3 Kg saat ini dalam pembahasan dengan pemerintah. Meski begitu, dia juga belum dapat membeberkan secara rinci mengenai kriteria penerima subsidi LPG 3 Kg yang bakal diatur tersebut. “Masih kami bahas bersama pemerintah. Karena ini BBM/LPG bersubsidi,” ujarnya.
Menurut Irto, pada prinsipnya baik itu BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi seharusnya memang yang berhak menerima adalah masyarakat yang kurang mampu. Namun demikian, pemberian subsidi yang digelontorkan pemerintah saat ini nyatanya belum tepat sasaran.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan bahwa sejauh ini pemerintah masih memberikan subsidi kepada masyarakat atas pembelian LPG 3 kg atau elpiji gas tabung melon. Adapun subsidi yang ditanggung pemerintah mencapai Rp 11.250 per kg dari setiap pembelian per kg tabung gas warna hijau itu.
“Subsidinya Rp 11.250 per kg. Itu subsidi Rp 33.750 (untuk 3 kg) jadi mohon penyaluran ini harus tepat sasaran. Ini kan tidak, pemakaian LPG 3 kg ini dinikmati oleh 93% warga Indonesia bukan mereka yang kurang mampu,” ungkap Nicke. cnbc/mb06
