PELAIHARI – Bupati Tanah Laut (Tala), HM Sukamta kembali mengingatkan pesan Presiden RI, H Joko Widodo tentang pentingnya menggunakan produk dalam negeri.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Diskusi Panel Tentang Optimalisasi Produk Dalam Negeri pada E-Katalog dan Toko Daring di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari, beberapa waktu lalu.
“Presiden sudah menegaskan bahwa kita semua kabupaten/kota, gubernur dan kementerian lembaga agar menggunakan produk dalam negeri, jadi anggaran dibelanjakan di tempat dan jangan sampai dibelanjakan keluar,” kata bupati.
Sukamta menyampaikan bahwa kebijakan untuk membeli produk dalam negeri ini sudah sejak lama ditunggu, bahkan sejak 2019 lalu, karena ia sadar betul akan dampak belanja produk dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia sampaikan pula bahwa penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Tala sudah mencapai 93,9 persen akan tetapi realisasi anggaran yang terserap masih kecil.
“Ini yang kami tunggu-tunggu sejak lama, dengan adanya kebijakan belanja produk dalam negeri ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja kita, belanja APBD,” katanya.
Dia juga minta kepada setiap SKPD Lingkup Pemkab Tala untuk melakukan segera eksekusi dan percepatan pelaksanaan anggaran dalam penggunaan APBD belanja produk dalam negeri, semoga saja kita bisa mencapai 95 persen keatas.
“Saya kira inilah wujud nyata kita untuk menyejahterakan masyarakat, menjaga kedaulatan bangsa dan membesarkan bangsa dengan kemandirian yakni dengan membeli produk dalam negeri,” lanjut bupati.
Adapun kebijakan menggunakan produk dalam negeri tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Kebijakan ini ditujukan kepada 10 pihak yakni menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, kepala lembaga pemerintah non kementerian, jaksa agung RI, panglima TNI, kapolri, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur serta para bupati/wali kota.
Hadir sebagai narasumber diantaranya Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, Koordinator Pegawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Anom Bajirat Suta dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kalsel.
Hadir pula sebagai peserta seluruh perwakilan Kepala SKPD Lingkup Pemkab Tala dan seluruh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ se-Kalsel. ris/ani
