“Politik merupakan seni membuat keputusan, tapi Politik bukan seni untuk memalsukan”
Pemerintahan saat sekarang sudah melakukan perubahan yang signifikan mengenai pos-pos kementerian yang dinilai belum mampu mengatasi persoalan-persoalan nasional. adanya keterdesakan pemerintah dalam memberikan sinyal yang mungkin ditandai akan berkahirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semakin dekat.
Sinyal tersebut ditandai dengan munculnya banyak isu-isu nasional yang mengarah kepada Pemilihan Umum 2024. Disamping itu tepat pada tanggal 15 Juni kemaren Presiden Joko Widodo telah mengambil hak Prerogatif presiden dalam menentukan setiap pembantunya di istana. Langkah tersebut dinilai yang katanya untuk memberikan pandangan baru dalam menyelesaikan persoalan ekonomi di Indonesia.
Penulis melihat dan menyaksikan langsung hak Prerogatif Presiden dalam melakukan perombakan para pembantunya di istana. Diantaranya Menteri Perdagangan yang awalnya Muhammad Lutfi diganti oleh Zulkifli Hasan, Menteri Agraria dana Tata Ruang awalnya Sofyan Djalil diganti oleh Hadi Tjahjanto dan diiringi oleh Raja Juli Antoni sebagai wakilnya yang menggantikan Surya Tjandra kemudian John Wempi Wetipo Sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan terakhir Afriansyah Noor sebagai wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Penulis melihat konsep dasar dalam melakukan Reshuffle ini seperti adanya suatu strategi dalam membentuk tatanan power dalam menghadapi musim-musim politik. Artinya perombakan kabinet sekarang sudah mendapatkan momen dalam mengakuisi beberapa partai politik baik parlemen maupun non parlemen untuk dijadikan kekuatan besar yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Hal ini terlihat adanya partai non parlemen yang bergabung kedalam kabinet seperti Partai Bulan Bintang dan Partai Solidaritas Indonesia. Tak hanya itu, penulis melihat bahwa proses penyaringan tersebut seperti adanya politik balas budi ataupun bisa saja itu merupakan suatu keharusan janji politik yang harus dipenuhi oleh Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, dalam hal lain pemerintah mengatakan bahwa perombakan kabinet adanya kinerja Menteri sebelumnya tidak mampu menyelesaikan persoalan ekonomi. Salah satunya Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi yang dinilai gagal dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng.
Namun disisi lain penulis mengajak untuk melihat perspektif politis bahwa perombakan kabinet ini adanya nuansa mengakomodir partai politik tersebut untuk kepentingan Pemilihan Umum (pemilu) 2024 mendatang. Sekiranya penulis menganalisis bahwa Presiden Joko Widodo berupaya keras dalam mempertahankan segala bentuk kerjanya selama ini agar Presiden selanjutnya tidak jauh dari orang dekatnya Presiden Joko Widodo.
Dapat dilihat bahwa dipenghujung nadir pemerintahan Presiden Joko Widodo ini semua tokoh-tokoh elit politik mulai bermunculan dalam membranding diri sebagai calon peguasa mendatang. Dan sekiranya adanya hubungan jelas dalam langkah Presiden Joko Widodo dalam melakukan Reshuffle Kabinet untuk memperkuat stabilitas politik Presiden Joko Widodo.
Terlihat jelas bagaimana kondisi perpolitikan Indonesia sekarang, bahwa tindakan pemerintah saat sekarang hanya berfokus kepada pemilihan umum (pemilu) 2024. Dan sekiranya langkah perombakan kabinet bukanlah langkah dalam melakukan pemulihan ekonomi, melainkan langkah yang membentuk kekuatan besar akan muncul di tahun 2024 nantinya.
Terlihat jelas Reshuffle yang dilakukan kepada dua orang Menteri sebelumnya bukan dari kalangan kader partai politik melainkan dari kalangan professional. Dapat kita analisis bahwa pos-pos kementerian tersebut sekarang disisi oleh kader partai politik dan juga dari kalangan militer tujuannya tak lain untuk memperkuat strategi politik Presiden Joko Widodo.
Banyak hal kejanggalan muncul dari perombakan kabinet itu, tambah lagi pemerintah berusaha menutupi opini tersebut ke pemilu 2024. Padahal sudah jelas dengan akal pikiran, bahwa langkah tersebut telah menggiring atau menggaungkan partai besar seperti PDIP, GolKar, NasDem, Gerindra, PKB, PPP dan PAN. Strategi cerdik dimainkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan kode atau ancaman bagi lawan politik yang akan berusaha meruntuhkan rezim sekarang.
Sementara itu langkah Prerogatif Presiden Joko Widodo dalam melakukan perombakan sudah berada pada titik Kulminasi. Artinya sekarang merupakan puncaknya suasana politik dalam menentukan arah dan koalisisi menghadapi Pilpres 2024 nanti. Dan ini merupakan pertarungan hebat dan kuat antara rezim sekarang dan lawan politik yang berusaha mengambil alih pucuk kepemimpinan selanjutnya.
Presiden Joko Widodo nampaknya rada cemas dan takut akan adanya penyusup ataupun adanya tekanan partai. Sebab dilain hal, bahwa terlihat orang pilihan Presiden Joko Widodo berbeda dari amanat partai politik Presiden Joko Widodo sendiri. Sehingga ini juga menyebabkan timbulnya konflik internal dalam tubuh pemerintahan sekarang. Dan juga salah satu menjaga stabilitas tersebut tentu memberikan kesempatan bagi orang baru dalam lingkungan koalisi.
Jadi permasalahan yang terlihat bahwa pengangkatan Menteri dan wakil Menteri baru yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo lebih mengkualifikasikan kepentingan dari pada kapasitas kerja dari Menteri dan wakil Menteri baru tersebut. bahkan terlihat pada saat penempatan yang tidak sesaui dengan kapasitas diri.
Bahkan hal ini bisa mencedarai kualitas kerja setiap lembaga kementerian karena pemerintah lebih mengutamakan kepntingan politik tadi. Sebenarnya hal ini yang akan membuat Presiden Joko Widodo Blunder dalam memulihkan ekonomi atau memperkuat pasukan dalam menghadapi kontestasi politik 2024 nanti.
Penulis mengamati setiap perkembangan tersebut bahwa terlihat jelas Presiden Joko Widodo terlalu di iming-imingi dibelakang panggung. Sebetulnya hal ini tentu bisa dijawab dengan konsistensi Presiden Joko Widodo dalam menentukan pilihan tokoh-tokoh elit dalam membantunya. Sekiranya jelas langkah tersebut tidak bisa disembunyikan lagi karena koalisi baru yaitu PAN sudah mampu bergabung ke dalam istana.
Sehingga asumsi dari masyarakat menilai langkah ini merupakan langkah politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Namun, pertanyaannya apakah ini untuk 2024? Sepanjang penulis beropini diatas tentu sudah jelas bahwa tujuan dari Reshuffle bukanlah untuk perekonomian namun diselangi dengan upaya memperkuat kekuatan dalam menghadapi Pilpres 2024 nanti.
Tambah lagi, dengan kecerdikan dan kepandaian Presiden Joko Widodo mampu mencari celah dan momen dimana semua koalisi dapat dikumpulkan di dalam pos-pos kementerian. Sehingga korbannya adalah kalangan professional yang terancam mundur dari pos-pos kementerian tersebut.
Dan momentum tersebut juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa Reshuffle ini sudah sampai momentum nya dan sudah diancang-ancang oleh Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini dapat kita lihat jelas bahwa ternyata semuanya sudah seperti settingan dan tunggu momentum saja dilakukan settingan tersebut.
Persoalan politik seperti ini tentu dikembalikan lagi kepada masyarakat yang akan memilih para kandidat-kandidat yang muncul di Pilpres dan Pilwapres nantinya. Dari sekarang mari kita menilai kualitas pemimpin kita selanjutnya. Jangan sampai kita menjadi korban politik para elit yang berusaha mempertahankan rezim. Dan juga kita harus mampu memfilterisasi para perkataan omong kosong yang disampaikan oleh para tokoh elit pada musim kampanye yang segera kita nikmati. Jadilah kita masyarakat yang cerdas dan tolak omong kosong nantinya!
