JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia di Jakarta.
Pada kegiatan tersebut, anggota Komisi IV H Abdul Hasib Salim menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan yang dibawa dari keresahan di daerah Kalsel.
Adapun permasalahan yang dikemukakan, antara lain terkait rencana penghapusan tenaga honorer, gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK, sistem outsourcing, serta masalah bonus atlet yang berprestasi.
“Pertemuan tadi saya rasa sangat efektif, efisien, dan sangat cair sekali. Kami mempertanyakan beberapa hal yang menjadi persoalan di daerah, baik dari lingkungan kementerian pendidikan, kesehatan, serta pemuda dan olahraga,” ujar politisi Partai PDI Perjuangan tersebut, Jumat (17/6).
Ia juga sempat menyinggung terkait pembayaran honor bagi PPPK, yang hingga saat ini belum terealisasi. Ternyata diketahui ada mekanisme keuangan yang berbeda.
“Itu memang dana pusat, tapi melalui dana alokasi umum (DAU). Nah, DAU ini kan alokasinya umum, mau kemana itu kebijakan daerah, di situlah yang terjadi. Lalu alokasi khusus tenaga PPPK ini tidak terbayarkan karena dianggap tidak ada anggarannya secara khusus,” jelasnya.
Selanjutnya adalah permasalahan pemuda dan olahraga. Ia berharap, mereka yang punya prestasi di bidang olahraga, ada semacam prioritas karena membawa nama dan mengharumkan daerah.
“Kita sudah menyampaikan masukan-masukan sebagaimana semestinya, dan yang diharapkan masyarakat terkait olahraga ini dan itu sudah menjadi catatan. Mudah-mudahan terealisasi,” ujarnya.
Rombongan komisi IV disambut pranata humas pada biro data, komunikasi dan informasi publik Rangga Wisena. Ia mengapresiasi kedatangan para wakil rakyat Kalsel ini.
Menurutnya, ini merupakan salah satu perwujudan dari kinerja dan tugasnya sebagai penyambung lidah rakyat. Rds
