BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor melalui Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat komitmen dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel) itu dalam sambutan tertulis pada pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi khususnya yang terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen aset dan optimalisasi pendapatan daerah di Ruang Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (15/6).
Ajakan penguatan komitmen itu didukung Direktur Korsup Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama yang hadir selaku narasumber dan turut hadir mengawal jalannya rapat, Kepala Inspektorat Daerah Kalsel, Akhmad Fydayeen.
Dalam kesempatan ini, Paman Birin menyampaikan berbagai program dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi, sesuai dengan arahan KPK RI.
“Termasuk meningkatkan capaian target Monitoring Centre for Prevention, melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur hingga membangun budaya-budaya antikorupsi di sektor pelayanan publik,” jelas Paman Birin.
Paman Birin juga mengingatkan para Kepala SKPD beserta jajarannya agar menghindari segala bentuk penyimpangan yang menjerumuskan pada tindak pidana korupsi.
“Jika terjadi bukan hanya yang bersangkutan yang malu, tetapi juga saya sebagai pemimpin akan sangat malu,” tegas Paman Birin.
Sementara itu, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengatakan KPK tidak melulu melakukan operasi tangkap tangan (OTT), justru inginnya melakukan edukasi sejak awal, bahkan mendukung berbagai instansi yang giat melakukan pencegahan korupsi.
Tercatat, skor MCP Pemprov Kalsel sebesar 89,01 meningkat beberapa poin dari dua tahun yang lalu. Namun, Bahtiar mendorong Pemprov Kalsel untuk terus meningkatkan capaian MCP bersama Pemda lainnya.
“MCP ini kalau di provinsi mencakup tujuh area, dari nilai 89, 01 bisa dikaji lagi mana saja sektor yang menjadi titik lemahnya,” tutur Direktur Korsup Wilayah III KPK RI.
Ia pun menghimbau agar Kepala SKPD melakukan inovasi setiap bulannya, dengan sasaran sektor yang masih di bawah standar.
“Harus dibuat leading sector di masing-masing area MCP beserta tim evaluasinya dan mudah-mudahan tahun 2022 ini Provinsi Kalsel bisa menjadi leader,” harapnya. vio/adpim/ani
