BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Proinsi Kalimantan Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2021.
Dalam rapat paripurna Ranangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2021, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan dihadiri Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor beserta jajarannya.
Melalui perwakilannya, Anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel H Sahrujani mengapresiasi yang tinggi tentunya patut disampaikan kepada Pemerintah Povinsi Kalsel yang telah berhasil secara berturut-turut dalam kurun waktu 9 tahun terakhir telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang disampaikan pada rapat paripurna dewan tanggal 19 Mei 2022.
“Sehingga salah satu harapan daripada hasil pembahasan raperda ini yaitu bagaimana Provinsi Kalsel dapat empertahankan predikat tersebut di tahun-tahun mendatang, dan semoga sinergitas yang selama ini terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif dapat terus berjalan,” ujar Sahrujani disela pembacaan laporan Badan Anggaran dalam rangka pembahasan Raperda tentang LPPA Tahun 2021 di gedung rapat paripurna DPR Kalsel di Banjarmasin, Rabu (15/6).
Oleh karenanya dari tahapan-tahapan tersebut baik dari eksekutif maupun dengan demikian, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 tersebut telah memenuhi ketentuan baik dari aspek normatif, kepatutan maupun kewajaran.
Sementara, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam sambutannya, berdasarkan persetujuan bersama pada hari ini, Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme prosedur pembentukan produk hukum daerah, serta ketentuan peraturan prundang-undangan.
“Sesegera mungkin, kami akan menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan harapan perda tersebut dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan,” ujar Sahbirin Noor. Hal ini penting, mengingat rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, dapat menjadi landasan yuridis produk kebijakan daerah, sekaligus memiliki urgensi yang cukup luas untuk mengevaluasi pelaksanaan ABPD sebelumnya.
Selain itu dapat menjadi poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya. Meski langkah konsttusional untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 sudah dilaksanakan.
“Namun itu bukan berarti akhir dari tugas dan kewajiban kami dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan PBD. seluruh catatan terkait dengan pelaksanaan APBD, yang disampaikan oleh saudara- saudara seklian di lembaga legislatif, baik dalam bentuk saran, koreksi dan rekomendasi, akan sangat kami perhatikan,”jelasnya.
Besar harapan bersama, sinergi dan kerjasama pemerintah provinsi dan DPRD Kalse semakin kuat, sesuai dengan koridor kewenangan masing-masing.Sinergi dan kerjasama, kiranya melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelayanan prima dan memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baikya dalam pengelolaan keuangan daerah.rds
