Oleh: Toyib Nasikun, Kepala BPS Kabupaten Kotabaru dan Peserta PKA 4 Kelompok 4
Capaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2021 sebesar 72,29. Tertinggi dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta dengan capaian 81,11. Sementara IPM terendah berada di Provinsi Papua sebesar 60,62. Ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan (disparitas) pembangunan manusia yang cukup lebar. Ketimpangan yang cukup lebar berpotensi pada ketidakmerataan akses hasil-hasil pembangungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan bukan tidak mungkin, jika dibiarkan berlarut akan mengancam keutuhan bangsa.
Artikel Lainnya
Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan menjadi perhatian besar bagi pemerintah. Kepekaan pemerintah dalam memandang ketimpangan ini diwujudkan dengan memfokuskan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas kerja tahun 2019-2024. Pembangunan Sumber Daya Manusia ini terutama untuk menjamin kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Mengukur Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa, tidak hanya menjadi tanggungjawab negara semata. Hasil pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini relevan dengan ucapan Bung Karno “Kemerdekaan adalah jembatan untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, sehingga azas kesejahteraan dan keadilan masyarakat penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep keutuhan bangsa tidak hanya dipandang dari keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air dan udara. Tetapi lebih luas dari itu, terkait juga dengan keutuhan penduduk, meliputi keutuhan orang, status, keselamatan dan kualitas hidup atau kesejahteraannya.
Salah satu indikator dalam mengukur kualitas hidup manusia Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, atau dikenal juga sebagai komponen pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). IPM menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan dari sisi manusia. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi (dalam hal ini hidup layak).
Pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini, masih menghadapi disparitas pada belum meratanya pelayanan kesehatan dasar antar daerah dan kelompok pendapatan. Di tahun 2022, pemerintah mulai melanjutkan kembali peningkatan kualitas kesehatan dengan transformasi layanan primer melalui penguatan puskesmas; transformasi layanan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan; dan transformasi ketahanan kesehatan. Hal ini dilakukan setelah dua tahun terakhir lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan program vaksinasinya.
Terjadinya pandemi Covid-19 berpengaruh langsung pada kesehatan manusia. Bahkan di beberapa negara, pandemi ini telah menurunkan umur harapan hidup (UHH) saat lahir. Tahun 2021 UHH tertinggi sebesar 75,04 tahun di Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 65,25 tahun. Ini juga menunjukkan adanya indikasi ketimpangan pembangunan kesehatan yang masih tinggi. Meski demikian, pemerintah terus berupaya untuk menekan ketimpangan tersebut.
Dalam pembangunan bidang pendidikan, munculnya terobosan kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” (MBKM) yang telah digulirkan pada akhir tahun 2019 oleh Kemendikbud untuk menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan semakin maju. Dengan kemerdekaan dan kebebasan ini, diharapkan pendidikan di Indonesia menjadi semakin maju dan berkualitas, yang kedepannya mampu memberikan dampak positif secara langsung terhadap kemajuan bangsa dan negara. Kebijakan MBKM diharapkan mampu mengurangi disparitas nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) antara yang terendah di Papua 11,11 tahun dan tertinggi di Yogyakarta sebesar 15,64 tahun.
Dimensi ketiga yaitu standar hidup layak yang didekati dengan pengeluaran perkapita, nilai tertinggi di DKI Jakarta sebesar 18,520 juta perkapita per tahun dan terendah di Papua sebesar 6,555 juta per kapita per tahun. Ketimpangan pada aspek ini ternyata lebih lebar dibandingkan 2 aspek sebelumnya. Oleh karena itu perhatian terhadap hidup layak di wilayah yang rendah pengeluaran perkapitnya menjadi prioritas.
Merajut Keutuhan bangsa
Dari data-data tersebut, diperlukan program dan intervensi yang lebih kuat dan berlanjut agar Papua dapat mengejar ketertinggalannya terhadap provinsi lain. Program dan intervensi tersebut juga diperlukan agar masyarakat Papua benar-benar merasakan kehadiran negara demi mengurangi gejolak atau keinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia. Keberhasilan dari program dan intervensi tersebut pada akhirnya akan diukur dengan data statistik.
Rendahnya IPM akan mengakibatkan pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Sebagaimana informasi, Presiden Joko Widodo telah menetapkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 sebagai prioritas utama masa pemerintahannya. Dalam konteks penanganan kemiskinan ekstrem, analisis data dapat menghasilkan informasi tipe kemiskinan ekstrem serta cara penanganan yang tepat.
Bukan hanya IPM, lebih dari itu berbagai data atau indikator lainnya yang dihasilkan BPS selama ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi hasil pencapaian 7 (tujuh) agenda pembangunan pemerintahan Bapak Jokowi diantaranya agenda dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan agenda dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi disparitas dan menjamin pemerataan pembangunan manusia. Dari evaluasi ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan untuk menjamin pemerataan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat menginginkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi merajut keutuhan bangsa dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ungkapan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, dan Satu Data tidak hanya sekedar slogan tetapi dapat diimplementasikan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Proses pembangunan yang memanfaatkan satu data terintegrasi dapat menjadikannya lebih terarah. Dengan demikian, disparitas antar wilayah semakin menyempit dan keutuhan bangsa semakin terjaga.
