JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri (wamen) hasil reshuffle Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).
Dua orang yang dilantik jadi menteri adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sementara tiga wakil menteri yang dilantik yakni Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN. Kemudian John Wampi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara,” ucap Jokowi yang ditirukan para pejabat yang dilantik, seperti dikutip cnnindonesia.com.
Usai pembacaan sumpah, Jokowi menyalami Zulhas dan Hadi sebagai menteri serta tiga orang lainnya sebagai wakil menteri baru. Kemudian, Sekretariat Presiden mengambil foto Jokowi dengan para menteri dan wakil menteri yang telah dilantik.
Zulkifli Hasan merupakan salah satu elite politik di tanah air. Ia merupakan Ketua Umum PAN dan sempat menjabat sebagai Ketua MPR periode 2014-2019 lalu.
Sementara Hadi selama ini dikenal sebagai tokoh militer. Jabatan terakhirnya sebagai Panglima TNI 2017-2021. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Staf TNI AU. Belakangan ini Hadi disibukkan dengan gelaran MotoGP yang menjabat sebagai Komandan Lapangan MotoGP Mandalika.
Reshuffle kabinet tersebut, merupakan rangkaian dari sejumlah perombakan yang pernah dilakukan oleh Jokowi beberapa kali sebelumnya, yang juga kerap dilakukan pada hari Rabu.
Secara terpisah, Partai NasDem membantah ada proses transaksional dalam perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kali ini.
Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengungkap tidak ada yang perlu ditransaksikan, sebab NasDem sudah mendapat tiga kursi sejak awal Kabinet Indonesia Maju terbentuk.
“Apa yang mau di-deal-kan? Nasdem dari kemarin tiga kursi tetap tiga kursi. Kalau beda halnya NasDem dapat lima kursi itu yang patut kita pertanyakan,” ujar Ali pada wartawan di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6).
Ali memaparkan ini bukan kali pertama NasDem mendapat jatah di dalam kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Periode pertama pemerintahan Jokowi, NasDem juga mendapat jatah empat kursi menteri.
“Kita dapat jatah kabinet itu kan enggak hanya sekarang. Itu sudah terjadi ketika pilpres 2014, dan 2019 kemarin itu hal yang sangat berbeda,” sambungnya.
Ali kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak presiden seutuhnya. Ia mengungkap posisi NasDem tak akan berubah meski Jokowi tidak lagi melibatkan partainya di dalam kabinet.
“Apapun nanti keputusan presiden tentang kabinet tidak akan merubah posisi NasDem di kabinet di koalisi sendiri,” ungkap Ali.
Ia pun memaparkan partainya tak akan terlibat dalam transaksi politik di dalam kabinet. Ali menilai hal itu tidak hanya dilakukan untuk jabatan-jabatan di eksekutif tetapi juga untuk proses internal pengusungan calon legislatif.
“Kita sangat menghindari dan itu dipraktikkan oleh NasDem bukan hanya soal jabatan yang eksternal, tapi dalam praktik politik internal dalam proses pengusungan caleg kepala daerah kami menjauhi hal-hal transaksional,” tegasnya. web
