
BANJARMASIN – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, memastikan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel aman.
Hal tersebut sekaligus menepis kecemasan tenaga honorer, terkait adanya penghapusan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sebagai gantinya, tenaga honorer ini akan digantikan oleh outsourcing sesuai kebutuhan.
Syamsir mengatakan sangat bombastis sekali kalau dikatakan pada tanggal 23 November 2023 tenaga honorer dihapuskan. Yang benar, pemprov sebenarnya akan menata ulang, sebab tenaga honorer masih sangat dibutuhkan.
Jika aturan itu diterapkan, maka pelayanan bisa terganggu. Misalnya di rumah sakit yang banyak pasien, siapa yang merawat. Dan, di dinas Satpol PP, siapa yang menjalankan Peraturan Daerah.
“Artinya kita masih membutuhkan dan perlu kehati-hatian menyikapi itu. Namun saya yakin tanggal 23 November 2023 tidak ada penghapusan. Dikurangi juga kita lihat bagaimana, kita petakan dulu masing-masing kebutuhannya yang penting di Pemprov Kalsel aman,” ujar Syamsir Rahman usai rapat dengan Komisi I DPRD Kalsel di Rumah Banjar Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu (8/6).
Nanti, lanjut dia, tenaga honorer diikutkan ke P3K secara bertahap kepada Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini informasinya jumlah mereka terdata 11 ribu orang, namun faktualnya akan didata ulang.
Surat dari pusat itu memang ada untuk pembinaan dan pelarangan pengangkatan. Tapi, tidak sebanding dengan PNS yang pensiun dan penambahan yang ada.
“PNS yang diangkat kebanyakan tenaga guru dan tenaga kesehatan, tapi untuk administrasi tidak ada,” tambahnya.
Yang pasti, tenaga honorer akan dilakukan penataan dulu, yang mana potensial dan tidak. “Yang jelas untuk honorer Pemprov Kalsel aman-aman saja sampai saat ini,” ujar Syamsir. rds