JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, kenaikan biaya operasional ibadah haji tahun 2022 di luar prediksinya. Menurutnya, hal ini tidak berkaitan dengan lemah atau kuatnya diplomasi pemerintah RI dengan Arab Saudi.
“Kenaikannya di luar prediksi, ini seperti takdir. Takdir itu sudah pasti, tapi kita tidak tahu sebelum kita menjalaninya. Biaya operasional masyair (hari-hari puncak haji, seperti wukuf di Arafah, mabit di Mudzalifah dan melontar jumrah, Red) ini juga begitu, kita tahu pasti naik, tapi enggak tahu naiknya berapa sampai ketok palunya berapa,” kata Yaqut dalam rapat kerja Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (30/5), seperti dikutip cnnindonesia.com.
Ia mengatakan sudah memperhitungkan kenaikan masyair yang semula 1.400 Riyal Saudi diprediksi menjadi 1.900 Riyal Saudi. Namun ternyata, biaya haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi adalah 5.656 Riyal Saudi.
“Artinya sudah ada spare bahwa kita mengantisipasi kenaikan-kenaikan itu,” katanya.
Yaqut mengaku tidak mengetahui alasan pasti kenaikan masyair yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Apalagi, penetapan harga itu dilakukan di detik-detik akhir pemberangkatan jemaah haji.
Yaqut menuturkan, Kemenag sempat melakukan diplomasi dan menemui Menteri urusan Haji Arab Saudi sehari setelah penetapan harga itu. Namun, ia mengaku tak bisa mengintervensi keputusan Saudi terkait biaya operasional masyair.
“Hari itu juga kita hubungi Menteri Urusan Haji dan Pak Dirjen hubungi Wakil Menteri Urusan Haji untuk menegosiasi, jadi kita bukan diam saja ketika mendengarkan atau tahu kenaikan ini,” jelasnya.
Sebelumya, Yaqut meminta penambahan anggaran pelaksanaan ibadah haji 2022 sebesar Rp 1,5 triliun. Yaqut mengklaim penambahan itu untuk biaya operasional.
Adapun rinciannya jumlah penambahan anggaran mencapai Rp 1.518.056.480.730. Jumlah itu terdiri atas biaya masyair haji reguler sebesar Rp 1,4 triliun.
Lalu, sebanyak Rp 9 miliar untuk penambahan biaya masyair Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Kemudian, ada pula tambahan lain seperti technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp 25 miliar.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka menanggapi usulan Menag itu.
Diah menilai membengkaknya biaya operasional haji itu disebabkan masih lemahnya diplomasi Kemenag ke pemerintah Arab Saudi. Ia mengatakan hal ini sebetulnya persoalan sistematis.
“Ini kan [penyelenggaraan] haji enggak ketemu di ujung, [tapi] dari awal [komunikasi] gitu. Kalau selama ini, kita soal komunikasi atau diplomasi kita masih lemah, itu menurut saya problem kita berhadapandengan pemerintah Arab Saudi dan mungkin juga pemerintah negara lain soal diskusi haji,” ujar Diah. web
