JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bakal mengaudit perusahaan kelapa sawit. Ia juga akan memastikan semua perusahaan kelapa sawit harus membangun kantor pusat di Indonesia.
“Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Ada sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit,” katanya dikutip dari Antara.
Audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya. “Saya lapor Presiden, ‘Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini,” katanya.
Luhut mengatakan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.
“Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia),” tegasnya.
Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng.
Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadarsiapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.
“Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan,” kata Luhut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaian atau Menko Luhut kembali dipercaya Presiden Joko Widodo alias Jokowi memegang jabatan baru. Kali ini, Luhut diperintahkan Jokowi untuk membereskan persoalan minyak goreng.
Seperti diketahui, masalah minyak goreng hingga kini tak kunjung kelar. Harga minyak goreng masih belum sesuai harapan pemerintah di harag Rp 14.000 per liter.
“Tiba-tiba Presiden minta saya untuk ngurus minyak goreng,” kata Luhut dalam acara Perayaan Puncak Diesnatalis GAMKI ke 60, seperti ditulis.
“Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai tangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita harap nanti tidak terlalu lama selesaikan hal ini,” tambah dia.
Persoalan minyak goreng ini memang menyita perhatian banyak kalangan hingga masyarakat. Bagaimana tidak, sudah lebih dari 4 bulan persoalan langka dan mahalnya harga minyak goreng tidak segera teratasi.
Bahkan, Kejaksaan Agung telah mengendus sejumlah oknum yang menjadi sumber masalah soal minyak goreng ini, dari mulai pejabat di Kementerian Perdagangan, hingga pihak swasta.
Presiden Jokowi pun pada akhirnya sampai turun tangan. Dirinya langsung melarang ekspor bahan baku minyak goreng pada 28 April 202, meski mulai hari ini ekspor tersebut sudah kembali dibuka. rep/mb06
