Oleh: Relliyanie, S.Pd (praktisi pendidikan dan Pemerhati sosial)
Sudah lumrah tradisi mudik di negri ini setiap menjelang lebaran. Jutaan kendaraan keluar wilayah Jabodetabek saat mudik. Apalagi setelah 2 tahun pandemi yang menghalangi tradisi ini, menyebabkan besarnya anemo masyarakat ditahun ini. Ketika pemerintah memberikan kesempatan untuk mudik, maka disambut gembira oleh masyarakat.
Sayang kondisi ini tidak dibarengi dengan persiapan yang optimal dari pemerintah. Masih banyak terjadi kecelakaan dan minimnya fasilitas mudik yang disediakan oleh yang berwenang. Dikutip dari kompas.com Selasa 3 Mei 2022, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat ada 2.945 kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik Lebaran tahun 2022, sejak Sabtu (23/4/2022) hingga Senin (2/5/2022). Dari jumlah tersebut, 51 kecelakaan terjadi di ruas jalan tol.
“Sementara kecelakaan di jalan non-tol terjadi sebanyak 2.894 kejadian,” kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (3/5/2022).
Bahkan masyarakat harus merogoh kantong lebih dalam karena mahalnya biaya transportasi. Biaya tol yang tak terjangkau dan harga tiket pesawat serta kapal laut yang melejit. Juga bertaruh nyawa untuk bisa pulang kampung untuk bertemu keluarga. Kemacetan, jalan yang kurang bersahabat, ditambah lagi sarana transportasi yang “mungkin” kurang layak untuk dioperasikan menjadi tantangan mudik kali ini.
Pelayanan ala Kapitalis
Memang hal ini adalah lumrah kita jumpai dalam kehidupan sistem sekuler kapitalistik yang hanya mengutamakan profit bagi segelintir orang. Pihak pengusaha yang bergerak di jasa transportasi lah yang paling diuntungkan. Disisi lain, pemerintah tidak memberikan pengawasan dan pengaturan yang ketat untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam aktifitas mudik ini.
Pemerintah hanya “ala kadarnya” saja memfasilitasi mudik ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing penyedia jasa transportasi ( pengusaha transportasi). Padahal sudah jelas mudik tahun ini pasti membludak.
Seolah pemerintah gagap dan tidak pernah mengalami yang namanya tradisi mudik. Padahal ini sudah dialami setiap tahun. Seharusnya pemerintah sudah piawai dalam mengelola dan memberikan pelayanan primanya kepada para pemudik. Jiwa pemimpin yang peka dan peduli kepada kepentingan masyarakat harusnya dimiliki oleh penguasa. Tapi ini tidak berlaku dalam sistem yang diterapkan hari ini.
Mudik dalam Islam
Tentu berbeda gaya pemimpin dalam sistem kapitalis dengan pemimpin dalam sistem Islam. Sosok penguasa adalah yang bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda,
“Imam (Khalifah) itu laksana penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Bukhari).
Islam merupakan agama yang sempurna. Segala pengaturan kehidupan ada mekanismenya, termasuk tata kelola infrastruktur dan moda transportasi. Tata kelola itu tidak hanya berlaku pada momen mudik Lebaran, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari.
Berkenan dengan hal ini, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh negara.
Pertama, negara yang menerapkan sistem Islam wajib menyediakan moda transportasi publik yang berkualitas, layak, dan memadai. Selain itu, negara juga perlu menyiapkan secara optimal seluruh infrastruktur, termasuk jalan umum dan jembatan penghubung antarkota, serta memfasilitasi warga dengan bahan bakar yang terjangkau.
Menjadi catatan tersendiri bahwa dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), transportasi publik memang tidak mesti gratis. Bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat saja sudah cukup. Hanya saja, jika negara mampu menggratiskan, ini akan lebih baik lagi.
Kedua, negara yang menerapkan sistem islam memberi pelayanan menyeluruh dalam ruang lingkup pemenuhan kebutuhan dasar (asasi), tetapi tidak mencakup kebutuhan mewah (sekunder/tersier). Artinya, negara berkewajiban menyediakan sarana transportasi publik dalam jumlah memadai, armada yang terawat dan performa baik, jangkauan rute luas, serta tempat duduk dan pendinginan udara yang representatif.
Selain itu, negara akan memperhatikan jadwal keberangkatan yang tepat waktu, pengemudi yang kompeten dan mampu berkendara dengan selamat, serta tarif yang tidak memberatkan bagi semua kalangan. Itu pun hanya untuk transportasi komuter dalam kota karena aktivitas utama manusia sehari-hari biasanya berpusat di kota yang sama. Adapun kebutuhan untuk fasilitas mewah, sifatnya opsional.
Ketiga, negara yang menerapkan sistem islam wajib menetapkan tata kelola transportasi publik yang menghalangi peran swasta mengendalikan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Tata kelola ini bisa dalam bentuk BUMN yang bertujuan mendapat keuntungan. Artinya, kalaupun negara mengambil keuntungan dari sektor yang dibisniskan kepada masyarakat, yakni sektor industri jasa dan konsumer, maka semua keuntungan itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.
Hal ini semakin meyakinkan kita bahwa hanya Islam solusi berbagai masalah di negri ini, khususnya dilema mudik. Kecelakaan dapat diminimalisir seminimal mungkin. Biaya juga tak perlu dipikirkan. Kemacetanpun bisa dihilangkan dengan keseriusan penguasanya. Ketika Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh) maka kesejahteraan dan keselamatanlah yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Namun pertanyaannya, siapkah pemimpin kita hari ini mengambil nya?. Wallahualam.
