TANJUNG – Ratusan buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja dan berasal dari beberapa kabupaten, memadati kantor DPRD kabupaten Tabalong.
Aksi damai para pekerja yang berpusat di halaman DPRD Tabalong ini, tidak hanya mengangkat isu lokal namun nasional. Rabu (18/5).
Mengambil start di depan Kolam Renang Pembataan, para buruh menggelar konvoi hingga ke depan kantor DPRD Tabalong dengan membawa dua mobil komando.
Dalam orasinya, Ketua Perwakilan Daerah KSPI Kalsel Yoen Indharto, menyampaikan beberapa tuntutan nasional di hadapan para wakil rakyat Tabalong, yaitu dari menolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, turunkan bahan pokok dan bahan bakar minyak, hingga masalah BPJS.
Ketua PUK SP KEP SIS ADMO Ahmad Riyadi mengatakan, dalam aksi damai ini pihaknya tidak hanya mengangkat isu nasional, namun juga dua tuntutan lokal.
“Adanya pemerataan bonus produksi untuk seluruh karyawan PT SIS di wilayah operasional tambang PT Adaro, dan meminta perusahaan agar dana pensiun BNI Simponi dapat dicairkan untuk seluruh karyawan, serta membayarkan kembali iuran terhitung mulai bulan Mei 2021, atau mengikutsertakan lagi Program Jaminan Pensiun melalui badan usaha atau lembaga penyelenggara pensiun lainnya, sesuai kesepakatan para pihak,” ujarnya.
Sedangkan untuk isu nasional, ada 17 tuntunan yang disampaikan, di antaranya menolak OmnibusLaw Undang Undang Cipta Kerja, menolak upah murah, hapus outsourcing, turunkan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, daging, tepung, telur, dan banyak lagi tuntutan lainnya.
“Kami berharap, tuntutan-tuntutan kami ini dapat diterima DPRD dan pihak perusahaan,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Tabalong H Mustafa berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang sudah disampaikan para buruh. ” Kita akan segera menindaklanjutinya, salah satunya dengan segera memanggil pihak perusahaan,” ujarnya. Tal
