Oleh : Helda Wati, S.Pd (Pendidik di Batola)
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) melaporkan harga sebagian besar bahan pokok atau bapok mengalami kenaikan harga yang signifikan pada hari ketiga Ramadan 2022. Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan kenaikan harga itu dipicu karena permintaan masyarakat yang meningkat sedangkan pasokan komoditas yang terbatas (Ekonomi.bisnis.com).
Dwi (35) seorang ibu rumah tangga yang juga menjual kue kering, mengeluhkan harga bahan pokok yang terus naik. Tidak hanya minyak goreng, tapi juga harga gula pasir yang kini dibanderol menjadi Rp15 ribu di pasar tradisional. “Memprihatinkan, setiap menjelang Ramadan harga bahan pokok selalu naik, kita berharap problem atas naiknya harga sembako sebaiknya jangan terjadi di momen menjelang puasa seperti ini,” kata Dwi, Sabtu (2/4) (cnnindonesia.com)
Apa yang salah dalam tata kelola Negara ini? Kenaikan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya bahkan menjelang bulan Ramadhan seakan dianggap hal yang lumrah dan biasa. Padahal selalu terulang setiap tahun, mestinya selalu ada pembelajaran dan perencanaan untuk bisa mencegah terjadinya masalah ini.
Apa yang menjadi pangkal persoalan masalah ini? Apabila kita perhatikan, semuanya bersumber dari sistem ekonomi kapitalis neoliberal yang sedang kita terapkan saat ini. Kita melihat, kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup orang banyak berada diluar kewenangan Negara tetapi ditangan korporasi. Negara hanya bertindak sebagai regulator atau wasit, mandul dari peran strategisnya yaitu mengurusi urusan rakyat. Wasit ini pun seakan tidak berdaya menghadapi korporasi raksasa hingga seperti terlihat berpihak kepada korporasi dengan berbagai kebijakannyanya yang timpang sebelah. Hingga kemudian di tengah masyarakat menjadi tidak heran, ada dugaan politik balas budi dari penguasa kepada pengusaha yang sudah menjadi penyokong dana kampanyenya sehingga bisa duduk di kursi kekuasaan. Sulit dipercaya kalau kebijakan yang selama ini dihadirkan murni untuk kepentingan rakyat yang telah mempercayakan suaranya kepada penguasa.
Dengan demikian, berharap ada penyelesaian tuntas atas persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok dari sistem kapitalis ini seakan berharap pada harapan semu, semuanya fatamorgana. Pada akhirnya rakyat terus menerus menelan pil pahit, termasuk harus terbiasa memasuki bulan Ramadhan dengan ditemani harga kebutuhan pokok yang melonjak naik.
Lalu adakah solusi tuntas atas permasalahan ini? Ketika kita mengetahui segala permasalahan bersumber dari penerapan sistem kapitalis neoliberal, sudah semestinya kita mencampakknnya. Kemudian mengambil sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan pribadi, bermasyarakat dan tentunya bernegara.
Stabilitas harga kebutuhan pokok akan dengan mudah diwujudkan ketika kita menerapkan islam dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya aspek ruhiyahnya saja tetapi juga aspek politiknya. Kuncinya terletak pada fungsi politik negara yang benar dimana islam menetapkan penguasa sebagai pelayan dan pelindung rakyat.
Rasulullah saw. Menegaskan : ”Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).
Dalam hadis lainnya : ”Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).
Pemerintahlah yang bertanggung jawab mengurusi seluruh hajat hidup rakyat termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Negara akan terlibat secara langsung dalam pemenuhannya seperti menjaga ketersediaan stok kebutuhan pokok. Negara meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain dengan memberikan dukungan berupa infrastruktur, inovasi dan teknologi. Negara juga menjaga rantai distribusi dengan mencegah terjadinya praktik kecurangan di pasar. Berbagai kebijakan dengan tegas akan diterapkan seperti pelarangan penimbunan, praktik riba dan tengkulak, kartel, monopoli dan lain-lain.
Negara adalah pelindung rakyat, yaitu yang terdepan menghilangkan bahaya di hadapan rakyat. Negara tidak akan membiarkan korporasi raksasa menguasai rantai penyediaan kebutuhan pokok rakyat untuk mencari keuntungan sepihak. Dengan penerapan sistem ekonomi islam yang bersumber dari akidah Islam praktik kecurangan yang selama ini terjadi di negara kapitalis tidak akan lagi bisa melakukan aksinya. Penerapan sistem ekonomi Islam tentunya harus juga sepaket dengan penerapan sistem politik islam dalam wadah negara yang menerapkan syariat Islam secara keseluruhan.
