BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin memberikan 30 Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Walikota Tahun Anggaran 2021 melalui rapat paripurna, Kamis (21/4).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, Wakil Ketua Matnor Ali dan Tugiatno, Sekwan Iwan Ristianto, serta Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina.
Harry Wijaya mengatakan, banyaknya masukan dari komisi DPRD untuk Pemko Banjarmasin, diharapkan dapat menjadi acuan percepatan pembangunan di Kota Seribu Sungai di tahun berikutnya.
Sejumlah rekomendasi ini, merupakan hasil rapat internal komisi, yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin. “Rekomendasi ini juga sebagai bahan masukan bagi Walikota Banjarmasin, untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya,” ujarnya.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, mengucapkan terima kasih kepada para wakil rakyat yang telah memberikan masukan, dan kritik terhadap pembangunan Kota Banjarmasin. “Ini merupakan rekomendasi, sehingga tidak ada istilah menolak atau menerima, namun kita sama-sama menjaga dan mengawasi agar tidak terulang,” katanya.
Sementara, 30 Rekomendasi DPRD dalam LKPJ Walikota 2021, di antaranya bidang kesehatan terkait pengentasan stunting pada tiga kelurahan adalah Basirih, Tanjung Pagar dan Pekauman. Bidang LH yang perlu perluasan TPA agar dapat menampung kapasitas sampah seluruh warga. PUPR agar dapat memprioritaskan usulan pokok pikiran rakyat (pikir) dan memprioritaskan normalisasi sungai dan penangan banjir.
Bidang perumahan agar memprioritaskan pembangunan rumah bencana untuk masyarakat terdampak banjir. Bidang kepemudaan dan olahraga yakni lapangan sepak bola di timur, selatan dan Utara yang belum tuntas dan tak bisa dimanfaatkan. Selanjutnya Koperasi dan UMKM dimana perlu pendampingan terhadap WUB agar mampu bertahan dan mandiri.
Bidang kependudukan dan catatan sipil agar lebih memaksimalkan kinerjanya dalam pelayanan administrasi kependudukan. Bidang sosial diharapkan pendataan penduduk miskin yang dibiayai APBD dan APBN harus di update rutin, transparan dan akuntabel.
Selanjutnya bidang perhubungan agar memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan parkir serta penambahan lahan parkir. Kemudian, bidang penanggulangan bencana daerah agar program pembentukan keluarga tangguh skala prioritas APBD dan APBN untuk meningkatkan kedisiplinan bahaya kebakaran dan banjir.
Bidang Perindustrian dan Perdagangan agar dapat segera mengambil alih pemanfaatan pasar Sudi Rapi sehingga dapat meningkatkan sumber PAD dari segi retribusi pasar.
Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diminta untuk memprioritaskan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan sedini mungkin stunting serta menambah lagi kegiatan pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil.
Mengingat Banjarmasin sebagai kota berjuluk seribu sungai, maka Bidang Pariwisata meningkatkan wisata berbasis air di kawasan strategis terpilih dan meningkatkan daya tarik wisata. Perlu penambahan rumah lanting dan pengembangan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
Pentingnya peran Kesbangpol dimasyarakat agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan dan kebijakan pemerintah.
PAL Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan PAD dengan membuat kebijakan terhadap perumahan baru dan kantor baru agar menjadi pelanggan baru. Sedangkan PDAM agar memberlakukan subsidi tarif untuk mempertahankan PDAM yang sehat tanpa harus membebani masyarakat mengingat kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Via
,
