BANJARMASIN – Selain uang fee proyek, mantan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid yang menjadi terdakwa kasus gratifikasi, juga diduga menerima uang sumbangan perjalanan dinas para pegawainya.
Hal ini terungkap ketika empat orang saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan, yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (18/4).
Adapun empat saksi itu, Akhmad Yusri (Plt Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan), Syaipul (Kabag Pembangunan dan Kepala Plt ULP), Andi Irawan (Kasubag Keuangan Pemkab HSU) dan M Taupik ( Sekdakab HSU).
Berdasarkan keterangan para saksi, Bupati HSU nonaktif H Abdul Wahid disebut menerima sumbangan hasil pemotongan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten HSU, yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
“Saya dipotong 30 persen dari SPPD diperuntukkan sebagai sumbangan kepada terdakwa,” kata mantan Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) HSU H Ahmad Yusri saat memberikan kesaksian.
Dia mengaku menyerahkan sebagian SPPD kepada Sekda Kabupaten HSU HM Taufik setidaknya sejak tahun 2019 yang disebut Sekda diperuntukkan sebagai sumbangan kepada bupati. “Dipotongnya setelah selesai perjalanan dinas pas uang cair,” kata Yusri.
Kesaksian itu pun menarik perhatian Ketua Majelis Hakim Yusriansyah. “Memang Pak Bupati ini orang tidak punya uang, kok dikasih sumbangan?” ujarnya.
Namun kesaksian Ahmad Yusri langsung dibantah oleh Sekda HSU HM Taufik saat ditanyakan majelis hakim.
Ia juga membantah saat ditanyakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah uang tunai kurang lebih Rp 100 juta dalam kantong plastik yang ditemukan penyidik KPK di kamar tidur rumahnya terkait dengan dugaan pengumpulan potongan tunjangan SPPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten HSU.
“Itu uang tunjangan perjalanan dinas saya dan hasil keuntungan sebagai agen koran,” ujar Taufik.
Selanjutnya, saksi Syaifullah selaku Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten HSU mengatakan sejak tahun 2017 hingga 2021, gaji dan tunjanga resmi yang diterima oleh bupati kurang lebih Rp 323 juta.
Sedangkan saksi Syaifullah selaku Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten HSU yang juga Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) digali kesaksiannya terkait daftar-daftar paket pekerjaan dan calon kontraktor pemenang proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU.
Diketahui dalam perkara ini, Abdul Wahid selain dijerat dakwaan tindak pidana korupsi atas kasus pembagian fee proyek irigasi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) HSU juga menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh JPU KPK.
Mantan Plt Kadis PUPRP HSU) Maliki telah divonis majelis hakim pidana enam tahun penjara. Sedangkan dua kontraktor Marhaini dan Fachriadi divonis penjara satu tahun sembilan bulan serta denda Rp 50 juta. ris/ant
