BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan terus membangun pelayanan publik yang baik di Banua tercinta, khususnya dalam konteks pengawasan.
Pada periode Januari-Maret 2022, Ombudsman Kalsel menerima 324 akses masyarakat dan masuk dalam 5 besar secara nasional (pusat dan perwakilan).
Kepala Ombudsman Kalsel Hadi Rahman dalam paparannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk akuntabilitas kinerja, agar publik mengetahui hasil-hasil pelaksanaan tugas dan pekerjaan Ombudsman Kalsel di sepanjang triwulan I tahun 2022 serta memberikan informasi dan masukan terkait permasalahan pelayanan publik.
“Kontribusi terbanyak berasal dari Konsultasi Non Laporan (KNL) yang berjumlah 214, bisa diartikan kepercayaan (trust) masyarakat semakin kuat terhadap Ombudsman Kalsel untuk memperoleh pendapat, saran atau solusi atas permasalahan pelayanan publik yang dialami,” ujar Hadi Rahman saat melakukan ekspos media dan Ramadhan Berkah 1443 H.
Kegiatan di Kantor Ombudsman Kalsel Jalan Parman Banjarmasin, Jumat (8/4) sore itu, dihadiri Dingsanak (Sahabat) Ombudsman yang terdiri atas media partner dan mahasiswa.
Angka akses yang tinggi juga salah satunya dihasilkan dari kegiatan pembukaan gerai pengaduan (PVL On The Spot) di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin.
Dari akses yang berjumlah 324, 59 di antaranya adalah Laporan Masyarakat (LM) dan sudah berhasil ditutup atau diselesaikan sebanyak 32 LM. Ditambah dengan 4 LM tersisa tahun 2021, sehingga angka penyelesaian LM sebanyak 36 LM.
“Adapun lima besar substansi yang banyak dilaporkan masyarakat menyangkut infrastruktur, pertanahan, air minum, kesehatan, dan pendidikan. Tiga besar kelompok instansi yang sering dikeluhkan adalah pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Kantor Pertanahan,” jelasnya.
Sementara tiga dugaan maladministrasi tertinggi dalam bentuk tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Di samping penyelesaian LM, sepanjang triwulan I 2022 Ombudsman Kalsel terus menggencarkan upaya-upaya pencegahan maladministrasi antara lain melalui diskusi tematik dan dialog publik bersama instansi penyelenggara pelayanan publik, kaum difabel, Dingsanak Ombudsman serta masyarakat secara umum.
Kajian-kajian inisiatif pun rutin dilaksanakan, terkait keaktifan kontak telepon di website Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Kalsel, pemenuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi kelompok rentan pada kantor-kantor kecamatan di Kota Banjarmasin, pemenuhan SPP di beberapa kampus di Kota Banjarmasin, serta monitoring ketersediaan dan harga minyak goreng.
Ombudsman Kalsel juga aktif mengelola seluruh media sosial (medsos) yang dimiliki, seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube, serta membuat kabar, opini dan tulisan yang dimuat di website Ombudsman RI maupun media cetak dan online.
Terakhir, Hadi Rahman mengucapkan syukur dan terima kasih atas bantuan serta dukungan semua pihak, sehingga Ombudsman Kalsel meraih penghargaan sebagai Peringkat I atau Perwakilan Terbaik di lingkungan Ombudsman RI untuk kinerja di tahun 2021.
“Penghargaan ini menjadi motivasi tersendiri untuk terus membangun pelayanan publik yang baik di Banua tercinta, khususnya dalam konteks pengawasan. Dalam hal ini, komitmen penyelenggara pelayanan publik dan partisipasi masyarakat sangat penting guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta terhindar dari praktik-praktik maladministrasi,” tutupnya.
Dalam momen kegiatan Ramadhan Berkah ini, diisi pula dengan acara Khotmil Quran, tausiyah dan buka puasa bersama. Rds
