JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkritik rencana pemerintah terkait bantuan subsidi upah (BSU) kepada 8,8 juta tenaga kerja.
Presiden KSPI Said iqbal menilai bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan kepada tenaga kerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta itu bisa salah sasaran. Pasalnya, yang lebih layak mendapat BLT adalah buruh yang paling terdampak, yakni yang berada di kawasan industri kota besar.
Sementara, buruh yang bekerja di kawasan industri besar gajinya di atas Rp3,5 juta. Artinya, mereka tidak akan mendapatkan BLT. “Oleh karena itu kami setuju ada subsidi upah, tapi skema penerimanya diubah,” ujar Said dalam konferensi pers.
Said menyarankan penerima subsidi upah adalah buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan dan yang bukan peserta. Kemudian, penerima BLT juga merupakan buruh yang menerima besaran upah sebesar upah minimum di daerahnya masing-masing.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menggodok bantuan subsidi upah kepada 8,8 juta tenaga kerja di Tanah Air.
BLT akan diberikan kepada tenaga kerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. “Ada arahan dari Bapak Presiden terkait dengan program bantuan subsidi upah dimana ini akan terus dimatangkan untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji yang kurang dari Rp3,5 juta dan ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat ini akan diumumkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
Airlangga menjelaskan per April 2022, realisasi anggaran pemulihan ekonomi telah mencapai Rp29,3 triliun atau 6,4 persen dari alokasi sebesar Rp455,62 triliun.
Selain itu, anggaran penanganan kesehatan sudah digunakan sebesar Rp1,55 triliun dan anggaran perlindungan masyarakat sebesar Rp22,74 triliun yang terdiri atas sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa dan bantuan pedagang kaki lima dan penguatan ekonomi. cnn/mb06
