JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, jika rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg) dilaksanakan, itu merupakan tindakan blunder alias kesalahan besar. Pasalnya, rencana ini menunjukkan pemerintah tak punya empati kepada masyarakat.
“Itu wacana blunder, tidak punya empati terhadap masyarakat yang tengah dirundung kenaikan harga pangan,” ujar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, Rabu (6/4), seperti dikutip cnnindonesia.com.
Padahal, sambungnya, pemerintah sudah menaikkan harga Pertamax dari kisaran Rp 9.000 menjadi paling mahal Rp 13 ribu per liter sejak 1 April 2022. Selain itu, pemerintah juga menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.
Menurut Tulus, kenaikan harga Pertamax dan tarif PPN sudah cukup memberatkan masyarakat. Tulus khawatir jika pemerintah tetap menaikkan harga Pertalite dan LPG 3 kg, maka daya beli masyarakat akan semakin menurun.
“Untuk itu, saat ini sangat tidak mungkin untuk kenaikan Pertalite dan LPG 3 kg, mengingat daya beli masyarakat yang sedang down,” kata Tulus.
Sependapat, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno juga menilai rencana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg tidak tepat dilakukan pada saat ini.
“Karena kita melihat masyarakat saat ini masih belum pulih perekonomiannya, terutama masyarakat kelas bawah yang masih tertekan dari aspek pendapatan,” ucap Eddy.
Justru, menurut Eddy, masyarakat butuh gelontoran subsidi dan bantuan dari pemerintah. Sebab, kenaikan harga bukan terjadi pada komoditas energi saja, tapi juga bahan pangan, salah satunya minyak goreng.
Namun di sisi lain, Eddy turut memahami beban anggaran pemerintah yang bakal meningkat di tengah kenaikan harga minyak mentah. Untuk itu, Eddy memberi solusi bila kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg tidak terelakkan, pemerintah harus membikan bantuan langsung tunai (BLT).
“Jika memang ada kenaikan harga, itu dibarengi dengan subsidi langsung dalam bentuk BLT kepada penerima subsidi, agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan harga BBM tidak mungkin tidak naik di tengah lonjakan harga komoditas energi imbas perang Rusia-Ukraina.
“Tidak mungkin kita tidak menaikkan harga BBM, oleh sebab itu, kemarin naik Pertamax,” tutur Jokowi.
Apalagi, kenaikan inflasi sudah terjadi di berbagai negara. Namun, ia mengatakan pemerintah akan terus memantau harga minyak, gas, hingga bahan pangan yang terus meningkat.
“Hal ini yang sangat penting sekali untuk terus kami waspadai bersama dan harus dirapatkan, dikonsolidasikan, agar tidak keliru dalam mengambil keputusan,” pungkasnya. web
