BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merespon cepat suatu isu yang berkembang sehingga dapat menjaga reputasi Pemerintah Provinsi Kalsel.
Hal itu diutarakan Sekdaprov Kalsel saat membuka Monitoring Isu Publik yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Jum’at (1/4) pagi.
“Saya minta semua SKPD merespon cepat suatu isu yang berkembang, kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang baik,” ucapnya.
Disampaikan Sekdaprov, kegiatan manajemen isu publik ini, selain bertujuan untuk menjaga reputasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, juga dapat melatih selaku penyelenggara negara, untuk lebih sensitif dan responsif terhadap kondisi dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kita lebih sensitif untuk mengenali sejak dini, suatu informasi yang berkembang, apakah berpotensi negatif atau tidak, sekaligus mencegah sejak awal potensi kabar-kabar bohong atau hoax yang meresahkan,” ucapnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Dr HM Muslim menambahkan keberadaan isu tersebut dapat menjadi bahan untuk membuat agenda setting sebagai rujukan bagi media pemerintah, dalam hal ini rekan-rekan jurnalis untuk memuat pemberitaan yang dapat membentuk citra pemerintah yang positif serta seluruh Goverment Public Relations (GPR) dan rekan-rekan di SKPD yang bertugas mengelola media.
“Melalui kegiatan Monitoring Isu “Persamaan Persepsi dan Tindaklanjut” ini diharapkan agar seluruh SKPD memiliki kesamaan persepsi dalam pengelolaan isu publik sehingga memunculkan keselarasan dalam menindaklanjuti issue publik dimana upaya tersebut dapat menjaga reputasi Pemprov Kalsel,” katanya. syh/adpim/ani
