BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan meninjau serta mengevaluasi ruas jalan Desa Anjir Pasar Kota 1, Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
Ruas Jalan Desa Anjir Pasar Kota ini dulunya merupakan jalan milik kabupaten, namun sekarang menjadi wewenang provinsi. Kerusakan jalan yang terbilang cukup parah ini menimbulkan banyak keluhan di masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Hasanuddin Murad SH berharap, permasalahan kerusakan ruas jalan Desa Anjir Pasar Kota 1 ini segera tuntas. “Ke depannya, agar pemerintah provinsi betul-betul fokus menyelesaikan masalah jalan ini,” ujarnya, Jumat (1/4).
Untuk anggaran, politisi Golkar tersebut berharap pemerintah provinsi tidak hanya mengandalkan APBD saja, melainkan juga bersinergi dengan pemerintah pusat untuk berbagi melalui APBN.
“Kita cari celah-celah program apa yang ada di APBN, yang bisa sinergi dengan program kita. Saya yakin pemerintah pusat pun dalam hal ini melalui PUPR, pasti akan selalu ikut memperhatikan apalagi daerah ini termasuk daerah lumbung pangannya Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Menurutnya, Komisi III DPRD Kalsel akan berangkat ke Kementerian PUPR Bagian Bina Marga pada 22 April 2022, untuk berkoordinasi terkait anggaran dana dari APBN yang bisa diserap untuk daerah.
Ada tiga daerah yang masuk program pusat, yakni Kabupaten Batola, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan.
Kepala Seksi Jalan PUPR Kalsel H Wahid Ramadani yang juga berhadir mengungkapkan, jalan yang mengalami kerusakan yakni sepanjang kurang lebih 25 km hingga ke Marabahan.
Ia pun berharap, jalan ini bisa diperbaiki setidaknya 7 hingga 10 kilometer agar terlihat hasilnya, serta menghindari terjadinya pemborosan. “Cobalah tahapannya misalkan 7 kilo, 3 tahun bisa selesai,” ujarnya. Rds
