RANTAU,- Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM selaku tim pengarah percepatan penurunan stunting (TPPS), secara resmi membuka rapat koordinasi dan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) bersama lintas sektor terkait, Jumat (01/04) bertempat di Aula Tamasa Kantor Setda Tapin.
Rapat dihadiri Kepala erwakilan BKKBN Provinsi Kalsel Ir H Ramlan MA beserta sekretaris BKKBN, Forkopimda, Ketua TP PKK Hj Ratna Ellyani SIP selaku wakil ketua 1 TPPS beserta jajaran dan turut berhadir Sekretaris Daerah H Masyraniansyah SP MMA MP, Kepala Bappelitbang H Zainal Aqli, moderator H Meidy Harris Prayoga, para camat, perwakilan IDI, IBI, pimpinan SOPD dan 2 instansi vertikal (RSUD Datu Sanggul dan RS Handayati) serta jajaran TPPS Kab.Tapin.
Dikatakan Hj Ahlul Jannah Kepala Dinas PPKB, adapun dasar pelaksanaan rapat koordinasi yakni peraturan presiden No.72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, peraturan BKBN RI No.12 tahun 2022 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021 – 2024 (RAN PASTI).
Untuk pencapaian 70% keikut sertaan pasangan usia subur (PUS) ber KB, mewujudkannya tentu perlu kerja keras dan kerjasama yang baik, karena mencapai tujuan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Tentunya dengan ke ikut sertaan masyarakat ber KB, kita bisa menjaga jarak kelahiran dan kita akan lebih mudah memberikan layanan kesehatan, memenuhi gizi, air bersih dan sanitasi.
Dan dengan pola asuh yang baik diharapkan pasangan usia subur (PUS) akan melahirkan anak yang sehat, cerdas dan kuat sehingga terhindar dari resiko anak stunting, kata Hj Ahlul Jannah dalam laporannya yang disampaikannya.
Dalam laporannya, tak lupa Hj Ahlul Jannah menyampaikan ucapan selamat, kepada Ketua TP PKK Hj Ratna Ellyani SIP yang telah meraih penghargaan dari BKKBN pusat atas kontribusinya dalam peningkatan kesertaan KB, pada kegiatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bersama mitra kerja yang diserahkan pada peringatan hari kontrasepsi sedunia tahun 2021 dan menjadi satu – satunya di Kalsel yang memperoleh penghargaan dari BKKBN pusat.
Sementara itu Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel Ir H Ramlan MA mengatakan, dalam percepatan penurunan stunting, tentu semua pihak harus bergerak dalam konvergensi penurunan stunting.
Terkait penurunan gizi tentu yang berperan, adalah dinas kesehatan dan berapa yang belum mengkonsumsi air bersih, tentu bidang yang menanganinya adalah dinas PUPR.
“Begitu juga peran dari dinas – dinas lainnya yang ikut berperan dalam menangani stunting,” ujarnya.
Ia mengatakan, faktor utama terjadinya stunting ialah karena kekeliruan masyarakat yang kebanyakan tidak memperhatikan gizi keluarga. Contoh memelihara bebek, hasil telurnya malah dijual dan tidak disisakan untuk konsumsi keluarganya.
Sementara itu ketua TP PKK Hj Ratna Ellyani SIP mengatakan, dalam menuntaskan stunting TP PKK bekerjasama dengan pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program kegiatan.
Dalam penuntasan stunting, diantaranya melaui inovasi Selanting dan inovasi Si Dama Suka Cating, bekerjasama dengan kader Posyandu desa dan kader dasa wisma. Melalui aplikasi ini kita dapat mendata dan mengetahui keseluruhan anak – anak stunting yang ada di desa – desa.
“Kita juga akan berdiskusi dan berkoordinasi dengan instansi terkait bagaimana cara kita mencegah, mengatasi dan mempercepat penurunan stunting di Kab.Tapin,” paparnya.{[her/mb03}}
