Plt Bupati HSU Ikuti Raker Bersama Mendagri

BERSAMA-Plt Bupati HSU H Husairi Abdi pejabat ikuti kegiatan bersama Mendagri.

AMUNTAI- Plt Bupati H. Husairi Abdi mengikuti Raker Mendagri bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia KMA, yang bertempat di Mess Negara Dipa Hulu Sungai Utara(HSU) melalui Video Conference yang dilakukan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting.

Kegiataan ini juga diikuti Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, Kepala Bagian Hukum HSU H. Sofyan Syahrani, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. A. Rifaniansyah, Gubernur Se – Indonesia TTK KMA, Bupati/Walikota Se – Indonesia TTK KMA, Ketua DPRD Provinsi KMA Kab/Kota TTK, Mendagri TTK KMA, Ketua KPK TTK KMA, dan Kepala LKPP TTK KMA.

Tito Karnavian mengatakan, bahwa dalam acara ini adalah briefing berkaitan dengan masalah pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa waktu yang lalu, beberapa proyek pada awal tahun 2022 ini, masalah hukum diantara nya adalah OTT KPK ini perlu jadi perhatian kita semua, Dinas lain, juga berdampak pada individu yang bersangkutan, tapi juga kepada sistem pemerintahan termasuk kepercayaan publik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, tentang korupsi, tentang tujuan nasional indonesia, peran penting kepala daerah, permasalahan bangsa, survey KPK lelaksanaan pilkada (2015, 2017,2018) masalah pendanaan pilkada, dan harapan penyandang dana / donatur.

Titik rawan korupsi yang pertama adalah reformasi birokrasi rekruitmen, promosi jabatan, kedua pengadaan barang / jasa, ketiga filantrofi / sumbangan pihak ketiga, keempat refocusng & realokasi anggaran covid – 19 untuk APBN & APBD, kelima penyelenggaraan jaring pengaman sosial untuk pemerintah pusat dan daerah, keenam pemulihan ekonomi nasional, ketujuh pengesahan RAPBD dan Laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD).

Baca juga :  ODGJ ikut vaksinasi COVID-19 di Tapin

Sekilas survei penilaian integritas (SPI) merupakan survei untuk mengatur tingkat / risiko korupsi di suatu KLPD. Tujuan SPI meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi. Pemanfaatan SPI indikator pencegahan korupsi serta melakukan upaya pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 (target 2021: 70).

Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem Integritas nasional. KPK memperkenalkan Orkestrasi pemberantasan korupsi. Dimana, setiap kamar – kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi. Kamar – kamar tersebut, yaitu Kamar Legislatif, Kamar Eksekutif, Kamar Yudikatif, dan Kekuasaan Parpol.

Ada tujuh indikator pembangunan nasional yaitu angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, angka genio ratio. {[suf/mb03]}


Notice: Undefined index: month_view in /home/matabanu/public_html/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/xt-visitor-counter-widgets.php on line 65

Notice: Undefined index: year_view in /home/matabanu/public_html/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/xt-visitor-counter-widgets.php on line 66

Notice: Undefined index: total_view in /home/matabanu/public_html/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/xt-visitor-counter-widgets.php on line 67

Notice: Undefined index: totalviews_view in /home/matabanu/public_html/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/xt-visitor-counter-widgets.php on line 69