Dinas Perkim Bedah 20 Rumah Dikawasan Kumuh

RANTAU,- Sebanyak 10 buah rumah tak layah huni yang masuk dalam kawasan kumuh, dan 10 buah rumah tak layak huni diluar kawasan kumuh akan mendapat program bedah rumah ditahun 2022.

Demikian ungkap, Zaul Rahman SSos Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin kepada awak media baru – baru tadi.

Seperti yang diutarakan Zaul Rahman, bantuan bedah rumah atau rehap rumah untuk 20 rumuh tidak layak huni tahun 2022 dianggarkan dari APBD Kabupaten Tapin dimana masing – masing rumah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp.20,5 juta.

“Untuk bahan material Rp.17,5 juta dan upah Rp.3 juta, sehingga bantuan untuk satu unit rumah sebesar Rp 20.500.000,” katanya.

Sebenarnya masih banyak rumah tidak layak huni di kabupaten Tapin, namun karena anggaran yang terbatas, tahun ini hanya ada 20 unit rumah yang mendapatkan bantuan rehab.

Dijelaskan Zaul Rahman, dari data yang sudah di kumpulkan ada sekitar 23.228 rumah tidak layak huni dari 49.563 rumah yang kita data se kabupaten Tapin.

Saat ini data yang ada sedang dilakukan verifikasi di kecamatan untuk menetapkan jumlah rumah tidak layak huni yang rill sesuai data dilapangan. Kenapa dilakukan verifkasi, bisa jadi data yang ada berubah karena kondisi rumahnya sudah bagus, ujarnya.

Nantinya data yang kita peroleh akan kita sandingkan dengan data yang ada pada dinas Sosial untuk disaring, mana saja yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Mereka yang masuk dalam DTKS akan kita prioritasken mendapatkan program bedah rumah.

“Data yang ada kemudian akan kita koordinasikan dengan kepala desa untuk menentukan rumah yang benar – benar layak mendapatkan bantuan,” kata Zaul Rahman

Ditambahkannya, data yang terkumpul selanjutnya akan kita masukkan dalam data aplikasi ERTLH atau elektronik rumah tidak layah huni milik Kementerian PUPR.

Tugas kita sekarang ialah menginput rumah tidak layak huni se Kabupaten Tapin kedalam aplikasi ERTLH, karena bantuan DAK yang turun dari pusat tentu akan melihat data yang ada.

Untuk updating kawasan kumuh kabupaten Tapin saat ini sudah mencapai ratusan hektar yang terdata sehingga nantinya kita harapkan baik bantuan APBN, APBD provinsi bisa masuk ke kabupaten Tapin.{{her/mb03]}