loader image

Kelola Sampah Desa Hingga Ke TPA

RAPAT KOORDINASI-Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM saat memimpin rapat koordinasi beserta jajaran.

RANTAU,- Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM minta setiap kecamatan dibangun TPS untuk memudahkan pengangkutan sampah dari desa ke TPA. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh jajaran yang digelar baru – baru tadi, di Rantau.

Menindaklanjuti kesiapan Dinas PMD dan Dinas LH yang akan mengelola sampah – sampah di tiap desa untuk di angkut ke TPA. Bupati Tapin meminta kepada pemerintah kecamatan untuk menyiapkan lokasi TPS dan menyiapkan anggaran untuk pembelian lahan dan pembangunannya.

“Dengan dibangunnya TPS ditiap kecamatan, tentu akan memudahkan masyarakat untuk membuang sampah dan memudahkan untuk pengangkutan ke TPA,” kata Bupati dihadapan peserta rapat koordinasi.

Seperti yang disampaikan Bupati, untuk rencana pembangunan TPS sendiri, hendaknya disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak ada penolakan dari masyarakat dan jika bisa lokasi TPS jauh dari jalan raya.

Selanjutnya, bagaimana cara mengangkut sampah dari TPS ke TPA juga harus kita rencanakan dengan baik. Untuk daerah – daerah yang dekat dengan TPA bisa saja langsung membuang sampahnya ke TPA, namun untuk daerah kecamatan yang jauh dengan TPA itu yang tindaklanjuti, tambahnya.

Terkait kekurangan armada, bisa saja kita mengatur pengangkutan sampah secara bergantian sambil kita menganggarkan untuk armada yang baru. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kita tidak perlu lagi khawatir jika ada penilaian Adipura.

Baca juga :  Sosialisasi Perbup tentang COVID-19 di sela penyaluran BST

Sementara itu Kepala Dinas PMD Drs Rahmadi mengatakan, dalam pengelolaan saah, tiap desa siap untuk pengadaan armada tosa untuk angkutan sampah bersama petugas yang akan mengambil sampah dari rumah – kerumah.

Yang menjadi kendala saat sampah kita diambil, kemana tempat untuk membuangnya, karena kita tidak punya TPS di tiap kecamatan.

Karena itu kita berharap di tiap kecamatan di bangunkan TPS untuk menampung sampah – sampah dari desa. Saat ini memang sudah ada beberapa kecamatan yang memiliki TPS, namun masih banyak kecamatan yang belum punya TPS, ujarnya.

Dengan adanya TPS di tiap kecamatan, maka sampah – sampah dari desa akan terkumpul di TPS kecamatan dan selanjutnya dapat diangkut ke TPA, sehingga harapan kita tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan.

Sementara itu Kepala Dinas LH Kabupaten Tapin Ir H Nordin MS mengungkapkan, sejak Desember tahun 2021, Dinas LH dan PDAM telah manjalin kerjasama dalam penarikan iuran retribusi sampah melalui rekening PDAM.”Kerjasama itu didasarkan pada peraturan bupati dan sesuai dengan Perda No.6 tahun 2015,” kata Ir H Nordin.

Jadi pengelolaan sampah dari rumah – kerumah yang selama ini dikelola oleh dinas LH, untuk tahun 2022 pengelolaan sampahnya akan kita serahkan kepada masyarakat,

Jadi untuk pengangkutan sampah dari rumah kerumah akan dikelola oleh masing – masing masyarakat, sementara pengelolaan sampah dari TPS ke TPA akan menjadi tanggung jawab dinas LH.

Baca juga :  Air Terjun Batarius Menjadi Fokus Pariwisata

Ditambahkannya, dengan kerjasama retribusi sampah ini, kedepan semua kecamatan akan terlayani dalam pengelolaan sampah dan setiap kecamatan akan ada alat angkutan sampahnya sendiri – sendiri.

Dalam penerapan Perda No.6 tahun 2015, agar tidak memberatkan masyarakat, di tahun 2022 nanti masyarakat akan kita bantu sarana untuk mengangkut sampah dari rumah ke rumah, sebelum mereka mandiri dilapangan dan memiliki alat angkut sendiri.

Dalam pengelolaan sampah dilingkungan masyarakat, masyarakat nantinya, akan membentuk tim untuk melakukan pungutan sampah dari rumah – kerumah yang akan dikelola oleh masyatakat itu sendiri.

“Perlu dibedakan retribusi sampah yang kita kelola bersama dengan PDAM dan pungutan sampah yang dikelola oleh masyarakat,” Kata Nordin.

Retribusi yang kita kenakan melalui rekening PDAM, adalah biaya untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Sedang pungutan sampah dari rumah – kerumah akan dikelola oleh masing – masing masyarakat dan biayanya tergantung dari kebijakan kepala desa atau lurah setempat.

Sekali lagi retribusi yang dipungut melalui rekening PDAM, untuk biaya mengangkut sampah dari TPA ke TPS, sedang pungutan sampah dari rumah – kerumah akan dipungut oleh masing – masing desa atau kelurahan.

Dari kerjasama ini retribusi sampah dengan PDAM ini, kita bisa menghasilkan PAD baru bagi pemerintah daerah yang mencapai Rp.640 juta bahkan bisa mencapai Rp1 Miliar / tahun.{[her/mb03]}